Transportasi dan Logistik — POROS MARITIM: Penguatan Mahkamah Pelayaran Masih Tarik Ulur

Januari 09 / 2017 — 20:09 WIB
Oleh : Hadijah Alaydrus

Bisnis.com, JAKARTA – Proses penguatan Mahkamah Pelayaran menjadi peradilan maritim yang diharapkan bisa memenuhi cita-cita Indonesia menjadi poros maritim dunia dan Nawacita Presiden Joko Widodo masih tarik ulur.

Dengan transformasi menjadi peradilan maritim (maritime court), Mahkamah Pelayaran terlebih dahulu harus dipisahkan dari Kementerian Perhubungan dan berada langsung di bawah pengadilan negeri atau pengadilan umum.

Hal itu dilakukan agar dapat menampung permasalahan hukum yang lebih luas dari sekedar kode etik keprofesionalan dalam bidang pelayaran.

Selain itu, transformasi membutukan revisi beberapa pasal dalam UU No. 17/2008 tentang Pelayaran, contohnya Pasal 251 yang menyatakan memiliki fungsi melaksanakan pemeriksaan lanjutan atas kecelakaan kapal dan menegakkan kode etik profesi dan kompetensi nahkoda atau perwira kapal setelah dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh syahbandar.

Untuk mengakomodir transformasi, pasal tersebut harus diubah sehingga Mahkamah Pelayaran dapat memiliki fungsi memeriksa, mengadili dan memutus kecelakaan kapal, sengketa/klaim maritim serta perbuatan pelanggaran di bidang pelayaran.

25Industri pelayaran – Ilustrasi

Kekuatan peradilan Mahkamah Pelayaran ini nantinya diharapkan tidak hanya berlaku bagi kapal niaga tetapi juga untuk kapal perang.

Sekjen Kementerian Perhubungan Sugihardjo mengatakan kondisi Mahkamah Pelayaran tidak lagi sesuai tantangan zaman karena tidak dapat merespon kondisi dunia maritim saat ini.

“Mahpel [Mahkamah Pelayaran] tidak bisa, harus ada perubahan atau revitalisasi,” ungkapnya dalam FGD Perkuatan Mahkamah Pelayaran Menuju Peradilan Maritim, Senin (9/1/2017).

Namun, dia juga menegaskan agar benang merah dari revitalisasi Mahkamah Pelayaran tidak boleh ada tumpang tindih fungsi pengadilan umum.

Selanjutnya, dia berharap agar revitalisasi ini sesuai atau tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Jika penguatan Mahkamah Pelayaran membutuhkan revisi undang-undang, prosesnya akan memakan waktu.

Jika hanya merevisi peraturan pemerintah, dia menegaskan Kemenhub dapat mendorong proses penguatan Mahkamah Pelayaran dengan cepat.  “PP sedang disusun. Akan kita dorong percepatanannya, kuartal pertama bisa kita wujudkan PP-nya,” katanya.

Pakar hukum yang juga menjadi dosen Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Aktieva Tri Tjitrawai meminta agar Kemenhub segera memutuskan skema penguatan Mahkamah Pelayaran, transformasi atau revitalisasi.

“Peningkatan yuridiksi dan kewenangan Mahpel bisa dilakukan melalui pilihan wujud dan sifat lembaga penyelesaian perkara kemaritiman yang ingin dibentuk, di mana pilihan-pilihan ini akan menentukan karakteristik lembaga yang diciptakan,” paparnya.

Source : bisnis.com