Swasta Diajak Bangun Infrastruktur, Tapi Ada Kendala Koordinasi Pusat dan Daerah

Wawancara Khusus Ketua Kadin

Senin 31 Oct 2016, 06:28 WIB – Muhammad Idris – detikFinance

41Foto: Muhammad Idris

Jakarta – Pembangunan infrastruktur di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) gencar dilakukan. Keseriusan pemerintah mengejar ketertinggalan infrastruktur juga tampak dari aktivitas presiden ke-7 ini yang rajin blusukan ke sejumlah proyek.

Tak hanya semangat mengejar ketertinggalan infrastruktur, pola pembangunan pemerintah saat ini juga memiliki semangat baru, yakni membangun Indonesia dari pinggir. Tancap gas sejak awal periode, hampir semua proyek infrastruktur dikebut pembangunannya, termasuk yang mangkrak.

Namun demikian, untuk menggarap proyek jalan tol, bendungan, jalan lintas, irigasi, transportasi massal, sampai infrastruktur kawasan perbatasan butuh dana tak sedikit. Untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur sampai 2015-2019, perlu dana Rp 5.500 triliun, dengan kemampuan pendanaan pemerintah hanya sepertiganya, dan porsi sisanya diharapkan mengalir dari swasta, termasuk asing.

Bagaimana respons pihak swasta terhadap berbagai pembangunan infrastruktur di era Presiden Jokowi saat ini? Apakah swasta sudah sepenuhnya diajak terlibat?

Berikut petikan wawancara detikFinance dengan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani, di kantornya, Menara Kadin, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Kamis (27/10/2016).

Bagaimana pengusaha melihat kemampuan pemerintah dalam membangun infrastruktur?
infrastruktur program utama pemerintah. Bujetnya sampai 2019 kurang lebih Rp 5.500 triliun. Ada 35.000 megawatt (MW), jalan tol 1.000 km, jalur kereta api 3.000 km, jalan biasa 2.300 km, 49 waduk, 24 pelabuhan. Itu semua dari total pembiayaan itu, kurang lebih hanya 1/3 yang bisa dipenuhi pemerintah, baik itu APBN, APBD, maupun BUMN. Sisanya harus bekerja sama dengan swasta lokal maupun asing. Pengusaha melihat ini kesempatan. Mindset-nya mesti beri ke pengusaha (swasta) dulu. Kalau pengusaha nggak mampu baru ke APBN, APBD atau BUMN.

Apakah sekarang sudah seperti itu, swasta yang ditawarkan lebih dulu untuk garap proyek infrastruktur? Sekarang mindset seperti itu. Dan, kita sampaikan ke pemerintah. Pemerintah setuju, beri ke swasta dulu. Kecuali, proyek-proyek infrastruktur yang return-nya nggak bisa dihitung, mana mau pengusaha masuk.

Di sisi lain, infrastruktur kita ini sudah ketinggalan, dan ini yang menyebabkan daya saing kita rendah. Penyebab daya saing kita rendah, nomor 3 adalah infrastruktur yang ketinggalan. Pertama korupsi, dan kedua birokrasi yang panjang. Jadi infrastruktur mutlak dibikin. Tapi harus ada skala prioritasnya karena kita juga punya keterbatasan.

42

Pembangunan infrastruktur apa yang harus jadi prioritas?
Kami melihat, skala prioritas pembangunan infrastruktur itu adalah harus menciptakan lapangan pekerjaan baru. Kedua, kami melihat membangun infrastruktur baiknya diarahkan ke tempat-tempat pariwisata, yang menunjang pariwisata. Kenapa, pariwisata sebelumnya penyumbang devisa nomor 4 bagi negara. Sekarang sudah nomor 2. Diprediksi dalam kurun waktu 10-15 tahun lagi sudah nomor 1. Selain itu, diutamakan juga infrastruktur di sektor air dan listrik.

Apakah pembangunan infrastruktur sudah mengarah ke prioritas itu?
Yang saya lihat memang lebih ke konektivitas, lebih mengarah ke keadilan. Keadilan buat masyarakat Indonesia, tapi juga untuk menambah efisiensi dan daya saing. Kita sedang mengarah ke sana. Pelabuhan sudah bagus, di Tanjung Priok sudah ada perluasan. Jadi hal-hal seperti itu yang memang untuk menunjang pertumbuhan dibangun.

Sudahkah swasta diajak terlibat penuh di proyek-proyek infrastruktur?
Pengusaha sudah terlibat. Kalau misalnya hitung-hitungan nggak masuk, kita tentu nggak berani melangkah. Kita sudah terlibat, proyek-proyek sudah dijabarkan. Tapi, kadang-kadang yang kita lihat adalah kendala koordinasi di lapangan.

Kendala koordinasi antara siapa dengan siapa?
Antara pemerintah pusat dan daerah, itu koordinasinya kurang intens. Saya contohkan proyek air minum kenapa nggak jalan, itu karena koordinasi antara pusat dan daerah sangat lemah. Saya dapat masukkan, untuk satu proyek air minimal melibatkan 4 instansi. Pertama, kepala daerah (bupati/walikota, gubernur). Kedua, DPRD. Ketiga, BPP SPAM (Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum) di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Keempat, Badan Regulator Air. Itu baru untuk satu daerah, tapi kalau melewati 4 atau 5 daerah kaya di Umbulan (Jawa Timur), bisa bayangkan. Proyek Umbulan berapa puluh tahun baru jalan.

Solusinya bagaimana untuk mengatasi kendala koordinasi ini?
Pemerintah pusat mesti bisa menjembatani ini semua. Kalau pengusaha yang mesti koordinasikan, datangi satu-satu, nggak jalan-jalan itu proyek. Itu harus ada pemerintah pusat yang menaungi. Itu kendala yang kita temukan di lapangan. Proyek bagus, return bagus, begitu di lapangan, ini kita temukan koordinasi antara pusat dan daerah yang agak kurang. Kita sudah kasih masukkan ke pemerintah

Apa respons pemerintah terhadap solusi itu?
Kita akui pemerintah proaktif. Ya contohnya, proyek Umbulan sudah berjalan. Ini yang kita inginkan, mesti ada sikap proaktif dari pemerintah. Kalau pengusaha dilepas sendiri, nggak jalan. Kita butuh pemerintah pusat untuk mengoordinasikan ini. (hns/wdl)

Source : detik.com