Setelah Holding Migas, Kini Ada Wacana ‘Badan Usaha Khusus’ Migas

Setelah Holding Migas, Kini Ada Wacana Badan Usaha Khusus Migas

Jakarta – Sejak tahun lalu, pemerintah melalui Kementerian BUMN sudah menargetkan pembentukan holding BUMN migas. Awalnya holding migas direncanakan terbentuk pada Juli 2016, kemudian mundur dan sampai sekarang belum terealisasi.

Holding migas akan menggabungkan PT Pertamina (Persero) dengan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), dengan Pertamina sebagai induknya.

Kementerian BUMN mengatakan, pembentukan holding BUMN Migas dilakukan untuk menjawab tantangan yang dihadapi oleh industri gas di Indonesia, yaitu kebutuhan gas yang diproyeksikan akan naik 5 kali lipat pada 2050, harga gas yang relatif tinggi, dan ketidakseimbangan sumber gas di seluruh Indonesia.

Holding BUMN Migas diklaim akan meningkatkan pasokan gas domestik, mengefisienkan distribusi gas, mengoptimalisasi infrastruktur gas, dan meningkatkan kemampuan investasi untuk pembangunan infrastruktur gas.

Selain itu, holding BUMN Migas disebut membuat pembangunan infrastruktur gas tidak tumpang tindih, membuka ruang penurunan harga gas karena efisiensi di seluruh mata rantai, mendorong peningkatan pemanfaatan gas, dan mendorong monetisasi gas lapangan LNG untuk volume pasokan gas jangka panjang.

Holding migas belum selesai, muncul wacana lain, yaitu, Badan Usaha Khusus (BUK) Migas. Dalam draft Rancangan Undang Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) yang diserahkan ke Komisi VII DPR RI ke Baleg DPR RI, SKK Migas dan BPH Migas akan dilebur dengan PT Pertamina (Persero) menjadi Badan Usaha Khusus (BUK) Migas.

Pendiri ReforMiner Institute, Pri Agung Rakhmanto, menilai BUK ini tidak jelas wujudnya. Selain itu, Pertamina sudah diarahkan untuk menjadi induk holding BUMN migas. Perlu sinkronisasi antara rencana menjadikan Pertamina sebagai BUK dan holding migas.

“BUK ini aneh, badan usaha tapi belum cukup logis. Harus disinkronkan juga antara holding migas dengan BUK,” ujar Pri Agung saat dihubungi detikFinance, Kamis (27/7/2017).

Menurutnya, daripada membuka wacana baru menjadikan Pertamina sebagai BUK, lebih baik fokus saja merealisasikan holding migas yang bentuknya lebih jelas dan sudah ada contohnya di berbagai negara.

“Lebih baik disederhanakan jadi holding, lebih simple dan jelas. Dari sisi konstitusional maupun operasional juga terpenuhi, dari sisi bisnis lebih lazim,” tukas dia.

Sementara itu, Mantan Deputi Perencanaan SKK Migas, Haposan Napitupulu, berpendapat pembentukan BUK Migas bisa saja membawa dampak positif, tapi juga bisa menambah kerumitan.

Yang jadi masalah sekarang bukan bentuk badannya, apakah itu SKK Migas atau BUK Migas, tapi tugas dan fungsinya. Kalau tugas dan fungsi BUK Migas bisa memberi kemudahan pada investor, tentu industri hulu migas nasional akan bergairah.

Haposan mencontohkan, ketika SKK Migas masih bernama Biro Koordinasi Kontraktor Asing (BKKA) di bawah Pertamina, investor hulu migas mendapat kemudahan karena semua perizinan, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), pembebasan lahan, dan sebagainya diurus oleh BKKA.

Boleh dibilang, kontraktor tinggal duduk tenang saja, semua perizinan beres, tak perlu keliling minta paraf ke berbagai instansi.

Dengan bentuk organisasi sekarang pun sebenarnya masalah itu bisa diselesaikan, tinggal berikan kewenangan kepada SKK Migas mengurus perizinan hingga pengadaan lahan untuk kegiatan usaha hulu migas. “Sebetulnya bukan masalah bentuk badannya apa. Enggak masalah juga seperti sekarang,” tukas dia.

Kalau BUK Migas diserahi tugas dan fungsi seperti BKKA zaman dulu, tentu akan sangat positif bagi industri hulu migas. “Sekarang ada 873 paraf di berbagai instansi yang harus dikumpulkan investor. Kalau dulu BKKA itu yang urus,” tutupnya. (mca/wdl)

Source : detik.com