REVISI UU MIGAS – Kontraktor Minta Ada Peraturan Peralihan

JAKARTA – Pelaku usaha hulu minyak dan gas bumi meminta agar pemerintah mengeluarkan peraturan peralihan di tengah proses revisi UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, untuk memproteksi kontrak yang sudah ada.

Vice Chairman Regulatory Affairs Indonesian Petroleum Association (IPA) Hardi Hanafiah mengatakan, pihaknya mengulangi permintaan agar terdapat peraturan peralihan yang menjamin keberlangsungan usaha.

Dengan demikian, saat revisi undang-undang tersebut diberlakukan, maka perubahan dalam kontrak telah disepakati tidak terlalu signifikan. Hal itu dapat menghindari terganggunya kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

“Kami mengulangi permintaan agar pemerintah memiliki peraturan peralihan yang memproteksi kontraktor existing dengan kontrak yang ada,” ujarnya dalam acara Diskusi Panel Revisi UU Migas, Rabu (20/4).

Selain kepastian kontrak, katanya posisi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menjadi salah satu ketidakpastian.

Posisi SKK Migas, tambahnya, masih abu-abu apakah akan menjadi badan penyangga untuk industri hulu sebagaimana peran SKK Migas atau turut menyokong kegiatan di industri hilir.

Jika SKK Migas akan menjadi badan penyangga industri hulu, ujar Hardi, bagi hasil yang diterima kontraktor berpeluang turun.

‘Kami menyebutnya sebagai harap-harap cemas karena apakah SKK Migas akan menolong hilir atau hulu. Kalau hulu, berarti akan berpeluang mengurangi keuntungan di hulu.

Ketidakpastian ini, katanya, menambahkan panjang masalah yang selama ini menghambat investasi hulu migas. Menurutnya, untuk bisa melakukan kegiatan migas diperlukan 351 izin di 16 institusi berbeda. Hal tersebut, membuat jalan untuk berinvestasi lebih panjang dan  menambah waktu.

PANDANGAN FRAKSI

Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi VII DPR Satya W Yudha mengatakan, draf UU Migas masih dalam tahap menggabungkan pandangan fraksi di Komisi VII.

Menurutnya, proses yang harus dilalui yakni memutuskan dan memasukkan draf tersebut ke dalam naskah  akademik. Setelah itu, dibahas di Badan Legislasi dan Badan Musyawarah agar bisa dilakukan pembahasan final dalam rapat paripurna.

Kendati demikian, Satya belum bisa menyebut apakah dalam tahun ini peraturan tersebut diterbitkan. “Kalau dibilang selesai akhir tahun ini, kita belum tahu.”

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah posisi Pertamina. Pertamina, katanya, memegang fungsi regulator yang kini dipegang Menteri ESDM yaitu mencakup melelang blok dan menandatangani kontrak.

Selain itu, fungsi pengawasan SKK Migas. Dia menilai, tetap membutuhkan fungsi pengawasan. Dengan demikian, posisi SKK Migas tak bisa begitu saja dihapus bila sistem bagi hasil masih diterapkan. “SKK Migas enggak akan bisa dibubarkan selama kita masih pakai rezim PSC (kontrak bagi hasil).

Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM I Gusti Nyoman Wiratmaja Puja mengatakan, posisi SKK Migas akan menjadi BUMN khusus.

Oleh karena itu, terkait penerus fungsi pengawas yang selama ini dijalankan SKK Migas masih dalam pembahasan. “Nanti dengan KKKS, dia (SKK Migas) partner, mewakili pemerintah sebagai partner.”

Pembahasan secara intensif dengan Komisi VII DPR terus dilakukan. “Target tahun ini selesai.” (Duwi Setiya Ariyanti)

Source : Bisnis Indonesia – 21 April 2016