REPARASI KAPAL MIGAS – Pemerintah Mesti Perbaiki Iklim Industri

JAKARTA – Pelaku industri galangan kapal menilai imbauan pemerintah agar kapal operasional migas direparasi di galangan lokal harus disertai dengan perbaikan iklim industri, seperti pembebasan bea masuk serta penurunan PPN untuk komponen kapal.

Ketua Umum Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) Eddy Kurniawan Logam mengatakan bahwa selama ini armada kapal operasional migas yang melakukan  reparasi di galangan lokal dalam negeri umumnya merupakan kapal yang kecil, yang panjangnya berkisar 50 meter – 60 meter.

Adapun untuk kapal-kapal offshore yang lebih besar dan kompleks seperti floating production storage and offloading (FPSO) dan Seismic Vessel cenderung masih melakukan perawatan  di luar negeri.  Selain karena peralatan yang lebih canggih, dia menambahkan, ketersediaan serta harga komponen dan  peralatan penunjang menjadi pertimbangan tersendiri.

“Sebenarnya sudah banyak anggota kami yang mengembangkan fasilitas infrastrukturnya. Seperti galangan yang lebih besar dan lebas. Tapi masalahnya pemerintah harus segera membebaskan bea masuk untuk komponen serta PPN,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (19/4).

Dia menjelaskan bahwa tingginya beban biaya tambahan atas komponen dan peralatan penunjang, serta waktu untuk mengimpor peralatan menjadi poin minus dibandingkan dengan galangan kapal di luar negeri yang tidak terkena tambahan biaya.

“Jadi jangan hanya dilepas ke pengusaha saja. Pengusaha sudah investasi , menanamkan modal untuk jangka panjang. Pemerintah harus berikan iklim usaha yang kondusif dengan menyingkirkan segala tarif dan perpajakan yang menghalangi,” tuturnya.

Eddy menjelaskan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 2015 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait  Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipunggut PPN tidak berlaku untuk semua sektor perkapalan.

“Soal pajak sudah lama disampaikan, sudah ada PP 69. Tapi itu tidak bisa diaplikasikan karena hanya sektor tertentu. Seharusnya kalau pemerintah serius ingin mengembangkan, ya sekaligus semua saja,”jelasnya.

Adapun untuk BM, dia memaparkan bahwa Iperindo telah ditugasi untuk membuat kajian, dan diharapkan rampung dalam dua bulan ke depan. “Kami sudah adakan FGD (focus group discussion) juga, ya kita harapkan dari hasil kajian ini bisa segera rampung. Nantinya akan diserahkan ke Kemenperin dan Kemenko Perekonomian,” ujarnya. (Shahnaz A. Yusuf)

Source : Bisnis Indonesia – 20 April 2016