Rembuk Nasional Bidang Kemaritiman dan Sumberdaya Kelautan, Percepat Implementasi Visi Poros Maritim

Penjabaran visi Poros Maritim

MN, Jakarta – Indonesia mempunyai lebih dari 17.000 pulau, hal itu menjadi potensi besar negeri ini untuk menjadi Poros Maritim Dunia (World Maritime Axis). Potensi ini didukung juga oleh posisi Indonesia di persilangan dunia Samudera Hindia dan Samudera Pasifik serta benua Asia dan benua Australia.

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla telah menjadikan sektor maritim sebagai prioritas utama pembangunan nasional. Itu sekaligus menjadi terobosan baru dalam sejarah politik pembangunan Indonesia dalam tiga dasawarsa terakhir.

Atas dasar-dasar inilah Rembuk Nasional Kemaritiman dan Kelautan 2017 dilaksanakan di Pusat Niaga JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin 23 Oktober 2017. Adapun pokok-pokok bahasan dalam Rembuk Nasional Bidang Kemaritiman dan Sumberdaya Kelautan ini antara lain Perhubungan Laut, Sumberdaya Non-Hayati Laut, Perbatasan Maritim, Kelautan dan Perikanan, dan Pariwisata Bahari, serta Hasil Rembuk Daerah.

Rembuk Nasional Kemaritiman dan Kelautan ini menghadirkan berbagai narasumber antara lain Sekretaris Jenderal Asosiasi Tuna Indonesia Hendra Sugandhi, Mantan Menko Maritim Indroyono Soesilo, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi & industri Pariwisata Dadang Rizki Ratman, Ketua Gabungan Industri Pariwisata (GIPI) Didin Djunaedi, Laksamana TNI (Purn) Marsetio, dan Pangdam Pattimura Mayjen TNI Doni Munardo.

Ketua Tim Rembuknas 2017 bidang Kemaritiman Ridwan Djamaluddin mengatakan, event ini bertujuan untuk mengukuhkan jatidiri bangsa Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar.

“Diharapkan juga, kegiatan ini mendorong percepatan pembangunan Infrastruktur dan pemberdayaan sektor ekonomi yang berkaitan dengan kemaritiman dan kelautan Indonesia,” jelas Ridwan.

Ia juga menjelaskan, dalam Rembuk Nasional Kemaritiman dan Kelautan muncul berbagai rekomendasi dari apa yang dipaparkan para narasumber dan peserta rembuk yang berasal dari berbagai bidang akademisi, asosiasi, pemerintah daerah dan lain-lain.

Di permasalahan produksi ikan misalnya, saat ini produksi ikan 44,44 Juta ton (14,8 juta ton per tahun), realisasi 2015-2017 mencapai 29,42 juta ton atau 9,8 juta ton per tahun. Rekomendasi yang muncul adalah akselerasi perizinan penangkapan ikan, terutama di wilayah pengelolaan perikanan terutama di wilayah pengelolaan perikanan terutama di wilayah pengelolaan perikanan terutama di wilayah pengelolaan perikanan kapal kapal ex asing.

“Selain itu juga diperlukan prioritas bantuan sarana dan prasarana untuk untuk peningkatan produksi ikan budidaya di laut. Serta perlu kebijakan perkuatan pengusaha nasional dan BUMN untuk memanfaatkan sumberdaya ikan di ZEE dan laut lepas,” papar Ridwan.

Sedangkan produksi garam 10,7 juta ton, realisasi 2015-2017 3,05 ton (28,5%). Di sektor ini direkomendasikan Perlu dukungan infrastruktur (irigasi dan jalan) pada sentra produksi garam di Indramayu (Jawa Barat), Pati (Jawa Tengah), Rembang (Jawa Tengah), Bima (NTB), Kupang (NTT), dan Jeneponto (Sulawesi Selatan).

“Selain itu harus ada pemanfaatan lahan garam yang terlantar di Teluk Kupang, NTT. Serta perlu kebijakan yang memberikan insentif kepada swasta untuk investasi industri garam non evaporasi,” tambahnya.

Pengembangan 800 kampung nelayan, program ini termasuk janji kampanye yang melekat pada ingatan masyarakat, maka seyogyanya mendapat prioritas tinggi untuk mewujudkannya dalam sisa masa kerja kabinet. “Perlu sinergi dengan kementerian desa, BUMN, dan Pemda untuk akselerasi program dengan mengutamakan kampung-kampung di sekitar pelabuhan ikan,” ujar dia.

Sedangkan Pembangunan 15 sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT) di wilayah perbatasan antara lain di Natuna, Merauke, Sebatik, dan Saumlaki. Seluruhnya siap soft opening di akhir tahun 2017 ini.

“Mempertimbangkan sisa masa kerja kabinet, maka perlu dikaji ulang target SKPT yang lebih realistis. Pembangunan SKPT dipastikan mengikuti ketentuan yang berlaku, seperti jika ada reklamasi pantai, maka tetap harus terlebih dahulu mendapatkan izin,” ungkap lulusan ITB tersebut.

Source : maritimnews.com