Reklamasi Diputuskan Sebelum Pelantikan Anies-Sandi

Reklamasi Diputuskan Sebelum Pelantikan Anies-SandiPulau C hasil reklamasi di Teluk Jakarta. Kelanjutan reklamasi belum diputuskan. (CNN Indonesia/Hesti Rika)
Jakarta, CNN Indonesia — Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menyebut kelanjutan proyek reklamasi di Teluk Jakarta belum diputuskan. Pemerintah saat ini fokus pada pembangunan tanggul pesisir untuk menghalau bencana rob atau banjir air laut di kawasan utara Jakarta.

Laporan mengenai reklamasi sendiri direncanakan keluar pada Juli nanti. Diketahui, pelantikan gubernur baru dijadwalkan pada Oktober kelak yakni dari pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat ke Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Deputi III Bidang Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Ridwan Djamaluddin menyebut, saat ini pihaknya bersama dengan kementerian terkait akan fokus pada rencana darurat bencana di Jakarta. Salah satunya dengan membangun tanggul di kawasan pesisir ibu kota.

“Dalam jangka pendek kita akan bicara tentang darurat bencana di Jakarta, kita semua kementerian sudah sepakat, baru nanti dalam jangka panjang pengembangan Teluk Jakarta tetap akan dipertimbangkan,” kata Ridwan di kawasan Pantai Ancol, Jakarta Utara, Kamis (27/4).

Meski tertunda, Ridwan mengatakan masyarakat dan pemerintah tak bisa menutup mata atas kelanjutan proses pembangunan proyek reklamasi di Jakarta. Bahkan, kata dia, saat ini sudah ada dua pulau, dan setengah pulau jadi yang sudah hadir di kawasan pesisir utara Jakarta itu.

“Ada pulau C dan D yang sudah jadi, terus ada pulau G yang sudah setengah jadi. Kita tidak bisa diam dan menutup mata, jadi tentu harus ada kepastian hukum terkait pengembangan proyek ini,” kata Ridwan.

Terkait keputusan hukum tersebut Ridwan mengatakan tidak bisa dikeluarkan secara terburu-buru. Semuanya, kata Ridwan, akan dilakukan secara bertahap sehingga hasilnya tidak akan merugikan hajat hidup orang banyak.

Terlebih kata dia, saat ini pihaknya akan lebih fokus pada proyek utama dalam menghindari bencana banjir rob di kawasan Ibukota.

“Tidak bisa sekarang, tetap kita harus bertahap. Dari hulu ke hilir. Mungkin nanti akan ada report-nya paling cepat bulan Juli,” kata dia.

Lebih lanjut, Ridwan menyebut permasalahan kelanjutan reklamasi memang harus dipikirkan dengan matang. Menurutnya, persoalan reklamasi yang selama ini menimbulkan banyak pro dan kontra harus dilihat dari berbagai kajian, baik secara sosial maupun ilmiah.

“Saya kira semuanya harus dilihat dengan profesional, lihat kajian ilmiahnya. Tidak bisa disangkutkan dengan politik, mau gubernurnya siapa pun juga kalau kajian ilmiahnya setuju ya bisa lanjut, begitupun sebaliknya,” kata Ridwan. (wis/asa)