Proyek Jaringan Pipa Duri-Dumai Tertunda Pembebasan Lahan

Izin pembebasan lahan terbilang sulit didapatkan di Sumatra. PGN menyebut, proses perizinan sebagian besar masih terhambat di meja Pemerintah Kota Dumai. (www.pgn.co.id).

Jakarta, CNN Indonesia — PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk memastikan jaringan pipa gas Duri-Dumai yang dikerjakannya bersama PT Pertamina (Persero) akan mundur dari jadwal awal. Pasalnya, permasalahan pembebasan lahan belum rampung.

Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN Dilo Seno Widagdo mengungkapkan, izin pembebasan lahan terbilang sulit didapatkan di Sumatra. Ia menyebutkan, proses perizinan sebagian besar masih terhambat di meja Pemerintah Kota Dumai.

Padahal, sebetulnya, manajemen menginginkan percepatan realisasi pipa Duri-Dumai. Apalagi, sebenarnya, perusahaan sudah melakukan pengadaan infrastruktur (procurement) untuk pengerjaan pipa tersebut.

“Sebenarnya, pipa sudah kami procure, bahkan sudah kami kirim ke sana. Cuma, ini lagi-lagi pembebasan lahan. Engineering-nya sudah mulai dan beberapa material yang bersifat lama sudah kami sepakati,” ujarnya di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kamis (27/4).

Dilo memastikan, pengerjaan ruas pipa Duri-Dumai dapat diselesaikan dalam 18 bulan. Namun, ia berharap, alokasi gas sudah bisa didapatkan pada akhir tahun ini atau paling lambat awal 2018 mendatang.

Nantinya, alokasi gas akan didapatkan dari Blok Bentu yang dikelola oleh PT Energi Mega Persada Tbk (EMP) sebesar 57 BBTUD dan Blok Corridor yang dikelola oleh ConocoPhilips sebesar 40 BBTUD.

“Kami ingin selesainya 18 bulan saja. Pengadaannya pun terbilang lama, karena ada beberapa peralatan long lead item,” imbuhnya.

Meski mundur dari jadwal, ia bilang, sistem pengelolaan pipa gas Duri-Dumai sudah diselesaikan dengan Pertamina. Masalah pengelolaan sempat membingungkan setelah pemerintah menugaskan PGN dan Pertamina sekaligus sebagai badan usaha yang akan mengelola ruas pipa tersebut.

Nantinya PGN dan Pertamina akan menggunakan ruas pipa yang sama, namun transmisi dan distribusinya akan menjadi tanggungjawab masing-masing perusahaan. Untuk Pertamina, rencananya gas akan dialirkan untuk kilang Dumai. Sementara, PGN akan mengalirkan gas untuk industri dan rumahtangga.

“Jadi, ini memang bentuknya sinergi yang kami buat sama-sama. Sehingga, dengan hal tersebut, kami tidak usah membentuk badan usaha baru hanya untuk mengelola ruas pipa ini,” paparnya.

Sementara itu, Direktur Gas Pertamina Yenni Andayani menambahkan, infrastruktur gas di Duri-Dumai perlu segera dibangun agar masing-masing Pertamina dan PGN tidak kehilangan potensi bisnis yang potensial.

“Kebutuhan pasar tidak bisa kami abaikan. Selain itu, pemasok juga ready (siap). Kalau infrastruktur tak terbangun, maka yang rugi tidak cuma pasar dan pemasok,” kata Yenni.

Sebagai informasi, penugasan pemerintah bagi ruas pipa Duri-Dumai tercantum di dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) no. 4975 K/12/MEM/2016 yang diteken pada bulan Juni tahun lalu.

Di dalam keputusan itu, PGN dan Pertamina perlu menyelesaikan infrastrukturnya paling lambat pada kuartal I tahun 2017, di mana operasionalnya juga akan dilakukan oleh dua perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut. (bir)

Source : cnnindonesia.com