Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla Tolong Membenahi Benang Kusut di Hulu Migas, terkait Peraturan Menteri Keuangan yang Menghambat Pencapaian Target Produksi Migas Nasional

Atas karunia TUHAN, Indonesia merupakan Negara yang kaya sumber alamnya tidak terkecuali dengan Papua. Dalam pengelolaan sumber alam tersebut, Pemerintah juga sudah berhasil meyakinkan para investor untuk berinvestasi di Indonesia, demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Banyak perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia antara lain: Chevron, ConocoPhillips, Exxon, BP Tangguh, PetroChina dan Genting Oil. Salah satu hasil investasi tersebut yang dinikmati oleh bangsa Indonesia adalah hasil penjualan migas produksi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) BP.Tangguh. Kontrak Penjualan Gas produksi K3S BP Tangguh ke China ditandatangani pada masa Pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri, dengan harga sesuai harga gas di pasar internasional pada saat itu, juga disepakati bahwa harga dapat ditinjau/direvisi setiap 5 (lima) tahun.

Pada pertengahan masa 5 (lima) tahun kontrak pertama, terjadi kenaikan harga gas internasional, sehingga harga jual gas sesuai dengan kontrak tersebut menjadi dibawah harga pasar. Sebaliknya setelah 5 (lima) tahun masa kontrak pertama berakhir, harga direvisi menjadi US$4,2/MMBTU. Oleh karena sudah diikat dalam Kontrak Penjualan, maka harga US$4,2/MMBTU tersebut masih berlaku hingga saat ini, meskipun saat ini harga gas di pasar international hanya US $1,8 – US$2,5/MMBTU. Keputusan untuk pembangunan kilang LNG dan penjualan gas tersebut tentu merupakan suatu keputusan yang sangat brilliant yang diambil olen Presiden Megawati Soekarno Putri pada saat itu.

Saya, Eddy Tampi selaku praktisi migas sejak tanun 1972, masih berharap, Menteri Keuangan secara gentle dapat mengambil keputusan yang brilliant juga, dengan melakukan revisi terhadap Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 218/2014, karena PMK ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU Pajak dan atau Kontrak Kerja Sama. Pada tahun 2005, Menteri Keuangan mengeluarkan PMK 64/2005, yang antara lain menyatakan bahwa pengembalian PPN K3S dapat dilakukan, meskipun Bagian Penerimaan Negara dari suatu Wilayah Kerja baru berupa FTP.

Kemudian PMK 64/2005 tersebut diganti dengan PMK 218/2014, yang antara lain menyatakan bahwa pengembalian PPN K3S dapat dilakukan, jika Bagian Penerimaan Negara dari suatu Wilayah Kerja sudah terpenuhi berupa equity to be split. Dalam PMK ini, FTP tidak diakui sebagai Bagian dari Penerimaan Negara, sehingga jika dari suatu Wilayah Kerja, Bagian Penerimaan Negara baru dalam tahap FTP, maka Menteri Keuangan merasa berhak untuk “menahan/ menyandera” PPN yang sudah disetor oleh K3S ke kas Negara. Padahal, dengan tidak diakuinya FTP sebagai Bagian dari Peneriman Negara, merupakan salah satu bukti “ketidak konsistenan” Menteri Keuangan, karena FTP itu sendiri masuk ke rekening valuta asing di BI No. 600.000411980 atas nama Menteri Keuangan dan dicatat sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Saya juga salut dan berterima kasih kepada Pemerintah, khususnya dalam pemerintahan Jokowi – JK sekarang ini atas berbagai usaha dan tanpa mengenal lelah melakukan perbaikan diberbagai lini, demi kesejahteraan rakyat Indonesia, misalnya dengan mengeluarkan berbagai paket ekonomi. Adakalanya untuk non hulu migas, Pemerintah berani mengambil diskresi atas suatu aturan yang telah dikeluarkan demi kesejahteraan rakyat Indonesia.

Contoh yang paling mutahir yaitu penangguhan pemberlakuan PMK 267/2015 tentang pengenaan PPN atas Sembelian bewan ternak, karena ikhawatirkan dapat mengganggu kestabilan pangan.

Namun yang terjadi dihulu migas justru sebaliknya, hal ini tentu sangat disayangkan. Sampai saat ini Menteri Keuangan masih mengabaikan dampak makro akibat diberlakukannya PMK 218/2014, bahkan PMK ini dijadikan alat oleh Menteri Keuangan untuk “menahan/ menyandera” PPN K3S demi pencapaian suatu target. Adapun dampak makro PMK tersebut adalah: kegiatan operasi hulu migas menjadi tersendat yaitu pengeboran sumur-sumur ekplorasi banyak yang dibatalkan demikian juga halnya dengan sumur-sumur eksploitasi, karena cash flow K3S terganggu dan hilangnya kepercayaan investor terhadap Pemerintah.

Dampak selanjutnya tentu target produksi migas tidak tercapai, sehingga untuk memenuhi kebutuhan minyak dalam Negeri, Pemerintah terpaksa hams mengimpor. Hal ini tentu saja menguras devisa Negara. Saat ini impor minyak telah mencapai 1 (satu) juta barrel atau sekitar US$34 juta per hari atau US$12 milyar per tahun (asumsi harga minyak US$34 per barrel). Jika PMK 218/2014 tidak segera direvisi, maka kedepan impor minyak akan semakin meningkat seiring dengan menurunnya produksi migas dalam Negeri dan kebutuhan minyak yang semakin meningkat. Hal ini berdampak pula pada melemahnya nilai tukar rupiah menjadi Rp.13.400 per 1 US$.

Ada beberapa perusahaan minyak internasional yang merasa tidak nyaman lagi berinvestasi di Indonesia, sehingga mengalihkan investasinya keluar negeri dan ada yang menunda kegiatan eksplorasinya sambil menunggu niat baik Menteri Keuangan untuk merevisi PMK 218/2014 dan rencana Pemerintah untuk merevisi Peraturan Pemerintah (PP) 79/2010 yang sampai saat ini belum terealisir (paru sebatas janji). Hal ini tentu sangat disayangkan, karena tidak menutup kemungkinan ditemukannya cadangan migas dalam jumlah besar, jika kegiatan eksplorasi tersebut dilaksanakan, seperti halnya di Mesir beberapa waktu yang lalu adanya temuan cadangan gas sebesar 30 TCF atau sekitar US$ 210 milyar.

Oleh karena itu, sudah seharusnya PMK 218/ 2014 tersebut segera direvisi dan pengembalian PPN kepada K3S tetap mengacu kepada UU Pajak dan atau Kontrak Kerja Sama masing-masing K3S dan PPN yang sedang “ditahan/disandera” oleh Menteri Keuangan dapat segera dikembalikan kepada K3S. Selain itu, mengingat produksi migas tidak dikenakan PPN (tidak ada Pajak Keluaran), sehingga setiap ada penyetoran PPN (Pajak Masukan) olen K3S sudah pasti mengakibatkan lebih bayar. Oleh karena itu, sebaiknya K3S dibebaskan dari penyetoran PPN barang/jasa dalam Negeri, seperti halnya telah dibebaskan atas penyetoran PPN impor barang/jasa sebagaimana diatur dalam PMK 142/2015. Pemerintah pun sudah seharusnya menepati janjinya untuk merevisi PP 79/2010.

Suatu analog, terkait dengan PPN migas yang “ditahan/disandera” oleh Menteri Keuangan melalui PMK 218/2014 “Menteri Keuangan dapat tangkapan ikan teri sekali saja, namun kehilangan ikan paus berkali-kali”.

Seluruh rakyat Indonesia harus mengingat pengorbanan puluhan ribu Pahlawan dibawah pimpinan Soekarno-Hatta yang mana beliau-beliau sampai harus keluar masuk penjara berkali-kali sebagai tahanan politik demi tercapainya Kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu sudah seharusnya seluruh rakyat Indonesia secara bersama-sama mengisi Kemerdekaan tersebut demi kesejahteraan rakyat Indonesia, dengan salah satu cara melalui peningkatan produksi migas Nasional.

Jakarta, 7 Maret 2016
EddyTampi,
Praktisi migas sejak tahun 1972

Source: Media Indonesia – N0. 12708/ Tahun XLVII – 7 Maret 2016