Pertegas Masa Transisi Kontraktor, ESDM Revisi Beleid Ini

Duwi Setiya Ariyanti – Senin, 29/08/2016 21:07 WIB

16Pipa Gas

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral merevisi Peraturan Menteri ESDM No.15/2015 tentang Wilayah Kerja yang Berakhir Masa Kontraknya guna mempertegas tugas kontraktor baru dan eksisting di masa transisi.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM I Gusti Nyoman Wiratmaja Puja mengatakan pihaknya perlu memberikan penegasan terkait tugas kontraktor eksisting dan kontraktor baru di masa transisi. Adapun, revisi beleid tersebut dilakukan agar masa transisi blok-blok yang akan habis masa kontraknya bisa lebih jelas.

Poin yang diubah yakni Pasal 21 yang menyebut kontraktor wajib bekerja sama dengan PT Pertamina (persero) untuk mengambil langkah-langkah persiapan peralihan pengelolaan sebelum berakhirnya kontrak kerja sama antara lain terkait dengan akses dan pemanfaatan data, aset dan penggunaan tenaga kerja.

“Tugas kementerian kan revisi Permen 15 ya, itu sudah . Itu kan yang direvisi supaya masa transisinya lebih tegas,” ujarnya di Jakarta, Senin (29/8/2016).

Dengan demikian, dia menyebut bila diperlukan kegiatan untuk menahan laju penurunan produksi, kontraktor baru bisa memulai investasi sebelum kontrak berlaku.

Di sisi lain, kontraktor eksisting bertanggung jawab sebagai pelaksananya karena masa transisi masih berada di dalam cakupan kontrak lama.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, blok yang akan habis masa kontraknya seperti Blok Sanga Sanga (VICO) dengan kapasitas produksi 16.733 mboed dan Blok South East Sumatera (CNOOC SES LTD) berkapasitas produksi 34.199 mboed yang habis kontraknya pada 2018 hingga Blok Rokan (PT Chevron Pacific Indonesia) berkapasitas produksi 283.767 mboed yang berakhir pada 2021.

“Sebelum ambil alih, sudah bisa investasi gitu. Yang mengerjakan tetap existing kontraktor.”

Revisi poin tersebut dilakukan karena Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi belum berani membuat surat keputusan terkait investasi PT Pertamina (persero) di Blok Mahakam pada 2017.

Alhasil, pemerintah memberikan dukungan dengan cara mempertegas poin masa transisi sehingga petunjuk lebih detail bisa diakomodasi melalui penerbitan surat keputusan dari SKK Migas.

“Sebelumnya sudah ada, tapi teman-teman SKK minta dipertegas jadinya ,” kata Wirat.