PENURUNAN EKSPLORASI – Insentif Dongkrak Produksi Migas

JAKARTA – Pemerintah menilai insentif yang diberikan kepada kontraktor minyak dan gas bumi dalam kegiatan eksplorasi akan meningkatkan cadangan terbukti migas sehingga dalam jangka panjang akan mampu meningkatkan produksi.

Berdasarkan hitungan Kementerian ESDM, insentif di sektor eksplorasi tersebut mampu menambah produksi migas 700.000 barel setara minyak per hari pada 2025.

Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM I Gusti Nyoman Wiratmaja Puja mengatakan, produksi migas 700.000 Boepd berasal dari optimalisasi kegiatan eksplorasi karena adanya insentif yang diberikan pemerintah.

Dampak pelemahan harga minyak telah menyebabkan kegiatan eskplorasi turun. Hal itu akan berdampak terhadap penurunan cadangan minyak nasional.

Cadangan minyak bumi turun menjadi 7.081 milion stock tank barrel (MMstb) dari sebelumnya 7.305 MMstb. Cadangan terbukti  gas juga turun menjadi 148 triliun kaki kubik (Tscf) dibandingkan dengan sebelumnya 148 Tscf.

Sementara itu, kegiatan eksplorasi sepanjang kuartal I/2016 juga turun. Berdasarkan data Kementerian ESDM, kegiatan survei seismic 2D turun menjadi 1.110 km persegi lebih rendah dibandingkan dengan kuartal pertama tahun lalu 1.504,9 km2. Untuk survei seismic 3D terealisasi 1.133 km2, sedangkan pada kuartal I/2015 hanya 314 km2.

Kegiatan pengeboran eksplorasi pada kuartal I/2016 sebanyak sepuluh kegiatan naik dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu tujuh kegiatan.

Sementara itu, perizinan pembukaan dan pemanfaatan data pada kuartal I/2016 hanya 40 izin lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu 88 izin.

Dia menambahkan, terdapat 68 lapangan minyak  dan 25 lapangan gas yang tidak aktif. “Kalau kita berikan jump start yang bagus, kita bisa begitu produksinya (tambahan produksi migas 700.000 Boepd),” ujarnya dalam jumpa pers, Selasa (26/4).

KEGIATAN TURUN

Kondisi saat ini, para kontraktor migas melakukan pengurangan kegiatan menyikapi penurunan harga minyak.

Wirat menjelaskan, hambatan terbesar yakni penerapan pajak seperti pajak bumi dan bangunan (PBB) pada masa eksplorasi dan pajak pertambahan nilai (PPN). Secara alami, katanya, masing-masing sumur produksi mengalami penurunan sebesar 20% per tahun. Tanpa adanya insentif untuk menjaga investasi di sektor eksplorasi, katanya, ketergantungan impor minyak akan semakin besar.

Menurutnya, insentif utama yang akan diusulkan yaitu pajak, skema penggantian biaya operasi. Secara umum, beberapa kontraktor menginginkan agar pajak-pajak yang menghambat investor agar dihapuskan. Skema bagi hasil dinamis yaitu memberi ruang kepada investor ketika harga minyak rendah juga menjadi perhatian.

Terakhir, terkait dengan skema penggantian biaya operasi. Kontraktor, katanya, meminta agar pemerintah menerapkan system country basis yakni biaya eksplorasi diganti dari hasil produksi blok lainnya. (Duwi Setiya Ariyanti)

Source : Bisnis Indonesia – 27 April 2016