Pengusaha Hulu Migas Ingin Pajak dan Retribusi Daerah Dihapus

Rabu 05 Oct 2016, 18:55 WIB – Michael Agustinus – detikFinance

33Foto: Maikel Jefriando

Jakarta – Plt Menteri ESDM, Luhut Binsar Panjaitan, sore ini mengundang para pengurus Indonesian Petroleum Association (IPA) untuk rapat mengenai revisi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 (PP 79/2010).

Aturan ini mengatur tentang biaya operasi yang dapat dikembalikan (cost recovery) dan perpajakan bagi industri hulu minyak dan gas bumi (migas). Beleid ini dirombak untuk memperbaiki iklim investasi hulu migas di Indonesia.

Dalam rapat tersebut, para pengusaha hulu migas yang tergabung dalam IPA menyatakan sedikit ketidakpuasannya terhadap revisi PP 79/2010 yang disiapkan Luhut.

Berbagai pajak di hulu migas seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor, Bea Masuk, PPN dalam negeri, dan Pajak Bumi Bangunan (PBB) memang dihapus. Sementara revisi PP 79/2010 sama sekali tidak menyentuh pungutan-pungutan daerah.

Para pengusaha ingin prinsip assume and discharge kembali diberlakukan, yaitu bagian kontraktor sudah bersih, tidak dipotong pajak-pajak tidak langsung. Adanya pajak dan retribusi daerah tidak sesuai dengan prinsip assume and discharge.

“Mereka mengatakan, sebetulnya yang paling ideal di kontrak-kontrak perminyakan itu assume and discharge. Revisi PP 79 tidak menyentuh pajak daerah dan retribusi daerah,” kata Sekjen Kementerian ESDM, Teguh Pamudji, saat ditemui usai rapat di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (5/10/2016).

Teguh menjelaskan, pihaknya tak bisa mengutak-atik pungutan-pungutan di daerah karena tak punya kewenangan untuk melakukan itu. Berdasarkan aturan otonomi daerah, pemerintah pusat tidak bisa menghapus pajak dan retribusi daerah. “Kalau pajak dan retribusi daerah itu rezim hukumnya lain,” tukas dia.

Tapi bukan berarti Kementerian ESDM tinggal diam. Teguh berjanji akan mencari cara menghapus pajak dan retribusi daerah setelah revisi PP 79/2010 rampung. “Setelah ini selesai, baru kita bicara pajak dan retribusi daerah. Kemudian juga perizinan di daerah, masih perlu disederhanakan. Apakah perlu PP nanti kita lihat. Kita akan menyempurnakan,” tutupnya.

Revisi PP 79/2010 diharapkan dapat menarik minat investor untuk melakukan eksplorasi migas di Indonesia, sehingga ada cadangan-cadangan baru yang ditemukan. Ada pemangkasan pajak dan insentif-insentif yang ditawarkan lewat perubahan PP 79/2010.

Ditargetkan, revisi aturan ini bakal meningkatkan keekonomian proyek-proyek hulu migas di Indonesia. Rata-rata IRR bisa bertambah dari saat ini 11,59% menjadi 15,16%.

Dengan jumlah cadangan minyak yang terbukti hanya tinggal 3,6 miliar barel, diperkirakan produksi minyak Indonesia bakal menurun hingga tinggal 480.000 barel per hari (bph) di 2020, sedangkan kebutuhan di dalam negeri terus meningkat sampai 2.000.000 bph. Maka perlu berbagai upaya agar impor minyak bisa ditekan, salah satunya lewat revisi PP 79/2010. (dna/dna)

Source : detik.com