Pemerintah Diminta Jelaskan Kisruh di Tubuh Pertamina

Jakarta, CNN Indonesia — Pemerintah diminta transparan ihwal pencopotan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto dan Wakil Direktur Utama Ahmad Bambang setelah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilakukan pada Jumat (3/2). Jika pemerintah tak melakukan itu, maka kepercayaan publik terhadap Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bisa pudar.

Direktur Indonesia Resource Studies (IRESS) Marwan Batubara beralasan, publik pasti bertanya-tanya ihwal pencopotan tersebut mengingat kinerja Pertamina di bawah Dwi terbilang cukup baik secara profitabilitas.

Ia mengacu pada laporan keuangan perseroan hingga kuartal III 2016, di mana laba bersih Pertamina bisa naik 2,53 persen di saat perusahan minyak lain mengalami kemerosotan.

Selain itu, ia juga menggarisbawahi keberhasilan Pertamina dalam menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) penugasan dan bersubsidi. Jika pemerintah tidak melakukan klarifikasi atas hal tersebut, maka kecurigaan publik bisa meningkat.

“Harusnya publik diberi kesempatan untuk tahu, apa sebetulnya yang terjadi? Karena kalau dilihat dari performa, perusahaan masih membukukan pertumbuhan laba dan ada produk inovasi yang dikeluarkan. Ini membuat orang bertanya latar belakang dibalik pencopotan tersebut,” jelas Marwan ketika dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (3/2).

Menurut Marwan, publik bisa berpikir bahwa lengsernya Dirut dan Wakil Dirut Pertamina bukan disebabkan oleh kinerjanya. Namun, mungkin saja isu “matahari kembar” ini sengaja dihembuskan oleh satu oknum untuk memuluskan agenda tertentu.

Untuk mengurangi spekulasi publik, Marwan meminta pemerintah juga menerapkan tata kelola komunikasi yang baik. Apalagi, Pertamina adalah BUMN yang sangat strategis, sehingga setiap pergerakannya selalu menarik perhatian publik.

“Kami berharap, Pemerintah harus memperhatikan manajemen Pertamina agar bisa dikelola secara profesional. Bebas kepentingan pribadi dan politik. Pertamina harus dikelola berdasarkan asas ketahanan energi dan penerimaan negara,” jelasnya.

Kendati demikian, ia yakin RUPS dan dewan komisaris sudah melalui pertimbangan matang sehingga berani mengambil keputusan tersebut. Terlebih, dewan komisaris selalu mengawasi tindak-tanduk dewan direksi setiap harinya. Apa yang tercermin di publik, belum tentu sama di mata dewan komisaris.

“Pemerintah lewat RUPS dan komisaris bisa menilai kinerja direksi ini seperti apa. Alangkah baiknya jika publik mengetahui alasan tersebut,” terangnya.

Sebelumnya, RUPS yang dilaksanakan pada Jumat pekan ini memutuskan bahwa Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama Pertamina diberhentikan dari jabatannya. Masalah komunikasi dan krisis kepemimpinan di Pertamina dianggap melandasi keputusan tersebut.

“Kerja sama tim internal dan komunikasi ini penting. Kalau tidak dilaksanakan, akan banyak keputusan tertunda. Kalau dibiarkan, dampaknya ke kinerja secara keseluruhan bisa terganggu,” ujar Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Konstruksi dan Jasa Lain Kementerian BUMN Gatot Trihargo. (gir)

Source : cnnindonesia.com