Pemerintah Atur Transisi dari Cost Recovery ke Gross Split

Pemerintah Atur Transisi dari Cost Recovery ke Gross SplitSalah satu poin yang diatur adalah mekanisme pengembalian biaya operasional yang belum sempat dipulihkan pemerintah ketika skema kontrak baru berubah. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Jakarta, CNN Indonesia — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan segera membuat aturan mengenai ketentuan peralihan dari skema kontrak bagi hasil produksi (Production Sharing Contract/PSC) Cost Recovery ke Gross Split bagi blok migas yang mengalami masa terminasi.

Salah satu poin yang diatur adalah mekanisme pengembalian biaya operasional yang belum sempat dipulihkan pemerintah ketika skema kontrak baru berubah jadi Gross Split (unrecovered cost).

Masalah ini perlu diatur agar produksi blok migas tersebut tidak langsung anjlok ketika pengelolaannya diambil alih Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang baru.

Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM I Gusti Nyoman Wiratmaja menuturkan, nantinya unrecovered cost KKKS lama di sebuah blok mihas akan digantikan oleh KKKS baru.

Ini dianggap sebagai modal awal bagi KKKS baru untuk berproduksi pasca pengelolaannya berpindah tangan.

“Untuk menjaga produksi stabil, kontraktor existing harus investasi terlebih dahulu. Tentu saat investasi itu disetop, kan biayanya belum di-recover pemerintah. Nah, supaya produksinya stabil, unrecovered cost ini nanti diganti oleh kontraktor baru. Anggaplah sebagai modal awal mereka untuk produksi,” ujar Wiratmaja, Jumat (24/3).

Ia melanjutkan, jika pengelolaan blok terminasi dikelola oleh KKKS yang sama, maka unrecovered cost ini akan ditanggung di periode finansial selepas PSC rezim cost recovery ini berakhir.

Kendati demikian, pemerintah tak menetapkan angka batas tertinggi unrecovered cost yang perlu ditanggung. Hal itu akan disesuaikan dengan hitungan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas).

“Kan kalau blok diterminasi, secara keuangan harus di-off dulu, disetop, lalu diganti dengan keuangan baru. Hitungannya nanti tergantung SKK Migas, yang penting produksi tidak turun,” tambahnya.

Opsi Cicilan

Wiratmaja menambahkan, tadinya pemerintah mau memasukkan opsi cicilan bagi KKKS baru untuk menanggung unrecovered cost ini. Namun menurutnya, lebih baik unrecovered cost ini dibayar langsung dari KKKS baru ke KKKS lama agar produksi tidak tertahan.

Sebagai kompensasinya, pemerintah bisa saja memberi tambahan bagi hasil (split) bagi KKKS baru. Namun, keputusan itu akan ditentukan setelah mengetahui keekonomian lapangan migas tersebut.

“Jika dicicil, implementasinya akan sulit. Makanya arahan Pak Menteri adalah KKKS yang baru harus bayar langsung unrecovered cost-nya, seperti signature bonus saja, bayarnya tidak dicicil. Yang penting produksinya tinggi dan KKKS baru punya modal di awal, daripada produksi turun di awal dan tidak ada biaya sama sekali,” jelasnya.

Peraturan ini dibuat untuk meminimalisasi kondisi yang dialami blok Offshore North West Java (ONWJ) selepas berganti rezim ke PSC Gross Split. Sebagai informasi, PT Pertamina Hulu Energi (PHE), selaku KKKS ONWJ, masih menginginkan tambahan split gara-gara terdapat unrecovered cost sebesar US$453 juta, yang utamanya berasal dari beban penyusutan aset.

Sampai saat ini, Wiratmaja mengatakan bahwa pemerintah masih mencari solusi untuk kasus unrecovered cost PHE di blok ONWJ.

“Masih dibahas untuk hal tersebut,” tuturnya. (gir)

Source : cnnindonesia.com