Pemerintah Akan Rombak Aturan Bagi Hasil Gross Split

Pemerintah Akan Rombak Aturan Bagi Hasil Gross SplitPerubahan ini dilakukan setelah mendengar masukan dari berbagai pemangku kepentingan setelah tujuh bulan diterbitkan. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Jakarta, CNN Indonesia — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan segera merevisi Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split. Perubahan ini dilakukan setelah mendengar masukan dari berbagai pemangku kepentingan setelah tujuh bulan diterbitkan.

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar merinci beberapa perubahan yang sedianya akan dimasukkan ke dalam aturan itu. Yang pertama, pemerintah akan menambah komponen variable split dan mengubah besaran split di beberapa kategori tertentu.

Hal itu dimaksudkan agar pelaku usaha bisa terpacu untuk mengembangkan lapangan migas, baik yang sudah ada (existing) maupun yang akan masuk dalam tahap eksplorasi.

Lihat juga : Pemerintah Akan Guyur Insentif Ekstra Bagi PSC Gross Split

Sekadar informasi, kontrak bagi hasil (Production Sharing Contract/PSC) Gross Split terbagi ke dalam tiga bagian, yakni split dasar (base split), split sesuai karakteristik pengembangan blok migas (variable split), dan split yang dipengaruhi oleh kondisi eksternal (progressive split). Adapun, variable split antara satu lapangan migas dengan lainnya memiliki nilai yang berbeda.

“Kami memperkenalkan variabel baru, ada juga variabel existing yang kami tambah dosisnya. Kami baru akan sebut variabel barunya kalau revisi Permennya sudah ditandatangani Pak Menteri, baru nanti kami laporkan,” jelas Arcandra ditemui di Kementerian ESDM, Selasa malam (22/8).

Tak hanya penambahan komponen variable split, pemerintah juga akan memberikan insentif split tambahan untuk rencana pengembangan (Plan of Development/PoD) ke-dua dari sebuah lapangan migas baru. Sebab, di dalam aturan sebelumnya, tambahan split sebesar 5 persen hanya bisa diberikan jika status lapangannya masih PoD ke-satu saja.

“Misalnya, kalau sudah ada ketemu lapangan baru di dalam di satu Wilayah Kerja (WK) yang sebelumnya sudah ada PoD lainnya. Kalau (lapangan baru) tidak dikasih insentif, apa mereka mau mengembangkan?” ujarnya.

Semua ini, lanjutnya, diharapkan bisa membuat nilai Net Present Value (NPV) dari proyek hulu migas bisa sama seperti ketika KKKS menganut sistem PSC Cost Recovery. Sehingga, investor bisa menentukan tingkat pengembalian internal (Internal Rate of Return/IRR) dengan angka minimal sama seperti PSC Cost Recovery.

NPV adalah selisih antara uang yang diterima di masa depan dan uang yang dikeluarkan untuk investasi di masa kini. Dengan demikian, melalui revisi ini, pemerintah berupaya agar NPV tidak bernilai negatif.

“Dulu kan analisis kami berdasarkan lapangan yang sudah existing. Nantinya, kami akan melihat secara full cycle, dari mulai eksplorasi hingga commisioning. Karena ada saran bahwa NPV diharapkan sama seperti PSC Cost Recovery,” ungkap Arcandra.

Ia melanjutkan, usulan ini pun ditanggapi positif oleh pelaku usaha hulu migas. Terlebih, seluruh poin tersebut merupakan masukan dari KKKS. Sehingga, ia berharap di masa depan pelaku usaha bisa tergugah untuk berinvestasi di sektor hulu migas.

Menurut data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas), investasi hulu migas baru mencapi US$3,98 miliar per semester I kemarin. Angka ini tercatat 30,79 persen dari target tahun ini US$12,86 miliar.

Lihat juga :Lelang Blok Migas, 12 Perusahaan Disebut Akses Dokumen

“Kami waktu itu sudah pernah bilang, setiap produk manusia ini menjadi subyek untuk direvisi kalau ditemukan hal-hal yang kurang menggairahkan investasi,” tutup Arcandra.

Melalui Permen ESDM Nomor 8 Tahun 2017, pemerintah menetapkan bahwa kontrak baru di hulu migas nantinya akan berbentuk PSC Gross Split. Gross split sendiri adalah skema bagi hasil produksi migas berdasarkan prinsip gross tanpa pemulihan biaya operasi.

Sistem ini berbeda dengan PSC cost recovery, di mana split antara pemerintah dan KKKS akan dilakukan setelah produksi bruto dikurangi produksi tertentu dari sebuah blok migas (First Tranche Petroleum/FTP) dan pemulihan biaya produksi migas yang dikeluarkan KKKS (cost recovery). (gir)

Source : cnnindonesia.com