Pelayaran Sambut Layanan Aplikasi

JAKARTA, KOMPAS – Pelaku usaha pelayaran menyampaikan positif rencana pemerintah meluncurkan sistem aplikasi dalam jaringan berkaitan dengan pelayaran. Sistem ini diharapkan membuat waktu dan biaya di pelabuhan lebih efisien.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pelayaran (Indonesia National Shipowners’ Association/INSA) Carmelita Hartoto di Jakarta, Minggu (13/3), menilai peningkatan layanan dengan sistem aplikasi itu akan mendorong efisiensi. “Selama ini biaya di pelabuhan sangat tinggi. Waktu yang dibutuhkan untuk mengurus dokumen juga masih lama. Kami berharap aplikasi ini bisa menjawab persoalan,” ujarnya.

Kementerian Perhubungan berencana meluncurkan beberapa layanan daring, seperti pendaftaran kapal, sistem balik nama kapal, dan sertifikat pelaut berbasis aplikasi.

Plt Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Umar Aris menyatakan, jajarannya sudah diinstruksikan agar semua sistem terkait pelayanan publik berbasis aplikasi internet. “Layanan aplikasi dilakukan dalam upaya menjawab tuntutan masyarakat terhadap perkembangan teknologi dan keterbukaan informasi publik,” kata Umar.

Umar menambahkan, sistem pendaftaran kapal dan sertifikasi pelaut bisa digunakan mulai pekan ini. Sementara aplikasi balik nama kapal segera menyusul bulan depan. Berikutnya, Ditjen Perhubungan Laut juga akan meluncurkan sistem aplikasi layanan Inaportnet, sertifikat keselamatan, dan sertifikat Marine Pollution (Marpol).

“Banyak sekali layanan daring yang akan dibuat. Namun, prosesnya tak bisa sekaligus karena ada beberapa hal yang harus diperhatikan, termasuk peninjauan lapangan. Jangan sampai ada hal lain yang memerlukan penelitian terlewatkan,” tuturnya.

Umar menjelaskan, layanan sistem Inaportnet akan mengintegrasikan sistem informasi kepelabuhanan untuk melayani kapal dan barang, baik untuk kegiatan kapal ekspor impor maupun domestik. Sistem itu melibatkan semua jajaran terkait, antara lain PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, II, III, dan IV, Kantor Bea dan Cukai, Kesehatan Pelabuhan, Karantina Tumbuhan, Karantina Ikan, serta Imigrasi di pelabuhan.

Inaportnet bakal diterapkan di semua pelabuhan di Indonesia. Namun, pada tahap awal diterapkan di 16 pelabuhan, antara lain Belawan, Batam, Banten, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar dan Bitung (ARN).

Source : Kompas – 14 Maret 2016