PELAYARAN – INSA Minta Percepat Serapan Anggaran

JAKARTA – DPP Indonesia National Shipowners’ Association meminta pemerintah mempercepat serapan anggaran belanja guna mendorong aktivitas pelayaran di dalam negeri.

Carmelita Hartoto, Ketua Umum DPP Indonesia National Shipowners’ Association (INSA) versi RUA Lanjutan, menuturkan saat ini banyak kapal di dalam negeri yang tidak beroperasi atau dalam kondisi idle.

Dia mencontohkan kapal yang tidak beroperasi jenis kapal tongkang batu bara yang mencapai 60% dari total jenis kapal itu. Kemudian, kapal general cargo sekitar 40% dari total kapal jenis itu dan kapal hulu minyak dan gas (migas) sekitar 60%.

“Sisanya tetap beroperasi namun mengalami kerugian, dan hanya sedikit sekali yang BEP (break-even point) serta mendapat keuntungan,” katanya di Jakarta, Senin (16/5).

Dia menambahkan tidak beroperasinya kapal yang ada di dalam negeri lantaran kondisi perekonomian China yang menunjukkan pelemahan, dan diprediksi akan terus melemah.

Selain itu, dia menilai penurunan harga minyak juga berpengaruh terhadap permintaan angkutan laut.

Dia berharap agar ada percepatan pelaksanaan anggaran belanja pemerintah terutama yang terkait dengan belanja infrastruktur seperti pembangunan pembangkit listrik, pembangunan pelabuhan, jalan dan kapal.

Terkait dengan pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan oleh pemerintah, dia menuturkan sudah banyak bahkan lebih bagus dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Saat ini, pemerintah telah membangun beberapa pelabuhan pada 2015.

MASIH KURANG

Nova Y. Mugijanto, Bendahara DPP INSA, menambahkan pembangunan kegiatan pengangkutan juga ada tetapi hal ini masih kurang maksimal. Bila pemerintah mempercepat kembali belanja, imbuhnya, kapal yang selama ini idle akan kembali beroperasi.

Dengan mempercepat belanja, imbuhnya konsumsi diharapkan bisa terdongkrak. Dengan langkah itu, permintaan akan barang bertambah, dan kapal dalam negeri akan memiliki muatan untuk diangkut.

Dengan adanya pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah di daerah-daerah di luar Pulau Jawa, kapal-kapal dalam negeri yang selama ini tidak beroperasi bisa berlayar kembali.

Dengan lesunya perekonomian dunia, lanjutnya, memaksa perusahaan pelayaran mengandalkan muatan dalam negeri.

Selain itu, Carmelita juga mengusulkan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam setiap daerah, terutama di bidang energi seperti pengangkutan minerba, produk biodiesel, dan kegiatan hulu migas.

Dia melanjutkan pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang pro bisnis, yakni menyamakan perlakuan kepada industri pelayaran di luar negeri dan di dalam negeri.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Menko Perekonomian Bidang Perniagaan dan Industri Edy Putra Irawadi menilai usulan INSA masih terlalu umum. Oleh karena itu, dia menunggu hasil usulan rapat kerja INSA. Saat ini, dia mengungkapkan peluang kapal nasional cukup besar. Menurutnya, pelayaran perlu meningkatkan daya saing. “Tidak ada protektif, yang ada promotif dan insentif,”katanya. (Yudi Supriyanto).

 Source : Bisnis Indonesia – 17 Mei 2016