PELABUHAN BARU – Jabar Percepat Tetapkan Lokasi Patimban

Selasa, 14/06/2016 09:32 WIB

tanjung-perak002

BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera mempercepat proses penetapan lokasi pelabuhan internasional Patimban, Subang menyusul penepatan pelabuhan itu sebagai proyek strategis nasional.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan percepatan proyek itu dilakukan setelah keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) No. 47/2016 tentang Penetapan Pelabuhan Patimban di Provinsi Jabar Sebagai Pelabuhan Proyek Strategis Nasional.

“Kita usahakan secepatnya selesai,” katanya seusai rapat pembahasan Patimban di Bandung, Senin (13/6).

Dengan keluarnya Perpres itu, Heryawan memastikan Patimban sudah resmi menjadi pelabuhan pengganti Cilamaya, Karawang. Menurutnya, perluasan Patimban menjadi pelabuhan internasional membutuhkan penetapan lokasi (penlok) meski posisinya sudah disebutkan dalam beleid itu.

“Awalnya kan kecil, perbesaran areal pelabuhan ini perlu penlok dari Pemprov Jabar,” ungkapnya.

Dia menegaskan pihaknya senang dengan ditetapkannya pembiayaan Patimban melalui sebagian APBN. Selain itu, Pemerintah Jepang dikabarkan akan terlibat dalam proyek strategis nasional itu.

“Harapan besarnya segera dibangun karena pembangunannya dibebankan pada APBN. Jadi kalau APBN kan tidak harus menunggu investor,” ujar Heryawan.

Dia menjelaskan lahirnya Perpres itu pada akhirnya mempercepat proses revisi RTRW Kabupaten Subang. “Perpres ini dalam rangka percepatan, mudah-mudahan penlok bisa segera karena kita tidak mau ada perlambatan,” katanya.

Tugas Pemprov Jabar dalam proyek tersebut, menurutnya, memfasilitasi pelayanan dengan mempercepat pembebasan lahan dan mempercepat proses perizinan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). “’Itu tugas daerah baik Pemprov maupun Kabupaten Subang,”’ katanya.

DITANGANI KEMENHUB

Kepala Dinas Perhubungan Jabar Dedi Taufik menuturkan Perpres 47/2016 menugaskan pelabuhan Patimban ditangani Kementerian Perhubungan.

Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub sebelumnya telah mengirimkan surat pada Gubernur Jabar agar Subang merevisi RDTR dan RTRW. Dengan adanya Perpres tersebut, tegasnya, Subang dan Pemprov Jabar tinggal menyesuaikan saja. “Karena ini sudah masuk ke RTRW Nasional. Penlok-nya sekarang sedang kami proses,” paparnya.

Terkait pendanaan, imbuhnya, ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan seperti pendanaan melalui APBN, pinjaman, kerja sama pemerintah dan badan usaha serta sumber lainnya yang sah. “’Jadi, pengeloaan akan melibatkan kemenhub dan bekerja sama badan usaha pelabuhan,” katanya.

Sekda Jabar Iwa Karniwa mencatat Patimban secara eksisting status pelabuhannya sejak 2013 sudah menjadi pelabuhan pengumpan nasional dan pada 2015 ditetapkan menjadi pelabuhan utama.

Saat ini, pelabuhan Patimban yang eksisting sudah terbangun dari 2010-2015 yaitu untuk jalan yang menghubungkan darat dengan dermaga sepanjang 357, 5 meter dan trestle (tempat sandar kapal) 570 meter.

Selain itu pembangunan jalan akses sepanjang 6,52 km ini sudah dibangun.

Untuk total lahan seluruh pelabuhan Patimban seluar 5 hektare sekarang yang dibangun baru 8.256 m2. “Jadi jalan aksesnya itu dari Pantura, ini jalan baru dan eksisting,” katanya.

Dalam Perpres No. 47/2016, pembiayaan pembangunan pelabuhan Patimban tidak hanya dibatasi berasal dari dana pinjaman luar negeri dan APBN serta APBD tetapi juga dari kerja sama pemerintah dengan badan usaha.

Dalam beleid itu, Presiden Joko Widodo mengizinkan empat sumber pembiayaan untuk pembangunan pelabuhan itu.

Dalam Pasal 3 Ayat (1), pembiayaan penyelenggaran Pelabuhan Patimban dapat bersumber dari APBN/APBD, pinjaman dan/atau hibah dari luar negeri, kerja sama pemerintah dan badan usaha, serta sumber lainnya yang sah.

Sementara itu, pembiayaan penyelenggaraan pelabuhan Patimban untuk penyediaan peralatan dan pengoperasian pelabuhan dilakukan melalui kerja sama pemerintah dan Badan Usaha Pelabuhan.

Editor : Gita Arwana Cakti

Source : bisnis.com