Menjadi Poros Maritim Dunia

Redaksi — Selasa, 07/03/2017 — 08:00 WIB

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo (kiri) menyambut Presiden Yaman Abdrabbuh Mansur Hadi sebelum jamuan makan malam KTT IORA 2017 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin (6/3).

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo (kiri) menyambut Presiden Yaman Abdrabbuh Mansur Hadi sebelum jamuan makan malam KTT IORA 2017 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin (6/3).

Gegap gempita kunjungan Raja Salman bin Abdulziz al-Saud mulai meredup, tetapi ‘pesta’ belum berakhir. Di sela-sela kedatangan Raja Arab Saudi, Indonesia juga menyambut sejumlah kepala negara yang akan menghadiri KTT Indian Ocean Rim Association yang digelar 5 — 7 Maret 2017.

Indian Ocean Rim Association (IORA) atau Asosiasi Negaranegara di Pesisir Samudra Hindia merupakan organisasi intrakawasan di Samudra Hindia yang berdiri pada Maret 1997 di Mauritius. IORA beranggotakan 21 negara yaitu: Australia, Afrika Selatan, Bangladesh, Komoros, India, Indonesia, Iran, Kenya, Madagaskar, Malaysia, Mauritius, Mozambik, Oman, Seychelles, Singapura, Sri Lanka, Somalia, Tanzania, Thailand, Uni Emirat Arab, dan Yaman.

Ada juga tujuh negara yang menjadi mitra, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Mesir, Prancis, China, dan Jerman. IORA adalah pelopor dan satu-satunya organisasi regional di Samudera Hindia, wilayah yang berperan strategis dalam ekonomi dunia, di mana perdagangan internasional dari Asia ke Eropa dan sebaliknya saling terhubung.

Asosiasi yang resmi berdiri pada Maret 1997 ini memiliki tujuan utama meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan seimbang bagi seluruh negara anggota dan menciptakan landasan yang kuat bagi kerja sama ekonomi regional melalui upayaupaya fasilitasi perdagangan dan menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan.

Indonesia menjadi Ketua IORA untuk periode 2015 — 2017 dengan mengusung tema ‘Strengthening Maritime Cooperation in a Peaceful and Stable Indian Ocean’. Bukan sebuah kebetulan RI membawa gagasan penguatan kerja sama maritim. Sesuai dengan visi misi Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla sejak awal, Indonesia akan dijadikan sebagai poros maritim dunia. Karena itu terpilihnya Indonesia sebagai ketua IORA merupakan impelementasi atau langkah konkret dari visi misi tersebut.

Prioritas dari kerja sama dalam IORA, yaitu keselamatan dan keamanan Maritim, fasilitasi perdagangan, manajemen perikanan, manajemen risiko bencana alam, kerja sama akademis dan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pertukaran kebudayaan dan pariwisata.

Cita-cita menjadi poros maritim dunia ini memang mulai memiliki bentuk yang lebih nyata dalam 2 tahun belakangan. Untuk ukuran sebagai sebuah negara maritim, maka Harian ini menilai ide untuk merealisasikan cita-cita tersebut bisa dikatakan terlambat.

Bagaimana tidak? Untuk pertama kalinya, setelah 72 tahun merdeka, Indonesia baru memiliki kebijakan kelautan, yang berisi narasi besar poros maritim dunia, peta jalan menuju poros maritim dnia, dan pembiayaan menjadi poros maritim dunia.

Untuk pertama kalinya setelah 72 tahun merdeka, Indonesia baru berkeinginan memiliki tata ruang laut nasional, yang bertujuan mencegah konflik perebutan ruang laut, memastikan keadilan pemanfaatan ruang laut, optimalisasi pemanfaatan sumber daya laut, dan memastikan kelanjutan sumber daya.

Keduanya, yaitu kebijakan kelautan dan tata ruang laut nasional dijadikan sebagai tonggak sejarah Indonesia untuk menjadi poros maritim dunia. Keduanya jelas-jelas dimasukkan sebagai salah satu capaian dalam 2 tahun pemerintahan mereka dan tampaknya ‘cukup berhasil’. Sepanjang 2 tahun pemerintahan Jokowi-JK, kelautan menjadi tema seksi yang memiliki kekuatan untuk menyatukan nasionalisme yang dalam beberapa bulan belakangan sedang diuji.

Pada 2 tahun terakhir, masyarakat banyak yang dibuat takjub dengan langkah berani Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti membombardir kapalkapal asing pencuri ikan. Sejalan dengan itu, pamor TNI Angkatan Laut pun kian harum karena berada di garda depan dalam menjaga kedaulatan perairan nasional.

Publik pun sempat dibuat melongo dengan istilah tol laut yang sebenarnya merupakan konsep pengangkutan logistik kelautan yang dicetuskan oleh Jokowi—JK dengan tujuan untuk menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di nusantara. Arahnya jelas, pemerintah berkeinginan agar perbedaan harga antarwilayah semakin menyusut dan harga menjadi semakin stabil dari Sabang hingga Merauke.

Makanya kemudian muncul istilah satu harga BBM di Papua atau satu harga semen. Harian ini menilai pemerintah menawarkan cara pandang yang baru, dari sebelumnya hanya sekadar negara kepulauan— negara terdiri dari rangkaian pulau-pulau yang dipisahkan oleh lautan.

Ada kesadaran baru dari pemerintah bahwa Indonesia adalah negara maritim, negara yang terdiri dari wilayah lautan yang menghubungkan pulau-pulau di dalamnya. Meski terlambat, kesadaran baru itu memunculkan harapan baru dalam memaksimalkan potensi maritim di Tanah Air. Keanggotaan IORA adalah salah satu strateginya. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali.

Editor : Mia Chitra Dinisari

Source : bisnis.com