London Convention dan Protocol: Regulasi Pembuangan Limbah Ke Laut

Oleh: Ir. Sjaifuddin Thahir, MSc.*)

Konvensi London merupakan salah satu konvensi internasional yang dibuat pertama kalinya untuk melindungi lingkungan laut di dunia yang dihasilkan dari kegiatan manusia. Konvensi tersebut telah berlaku sejak tahun 1975.

Tujuan dari Konvensi London adalah untuk mengenalkan tata cara pengendalian pencemaran yang efektif dari semua jenis sumber pencemaran laut dan untuk mengambil keputusan langkah-langkah praktis untuk mencegah pencemaran laut karena pembuangan limbah dan materi lainnya. Sampai dengan saat ini sudah ada sebanyak 87 Negara anggota IMO menjadi Negara penanda-tangan konvensi tersebut, termasuk Indonesia.

Di Indonesia, banyak limbah misalnya dikenal dengan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

Contoh limbah B3 ialah logam berat seperti Al, Cr, Cd, Cu, , Pb, Mn, Hg, dan Zn serta zat kimia seperti pestisida, sianida, sulfida, fenol dan sebagainya. Cd dihasilkan dari lumpur dan limbah industri kimia tertentu. Sedangkan Hg (air raksa) dihasilkan dari industri klor-alkali, industri cat, kegiatan pertambangan, industri kertas, serta pembakaran bahan bakar fosil. Pb dihasilkan dari peleburan timah hitam dan accu. Logam-logam berat pada umumnya bersifat racun sekalipun dalam konsentrasi rendah.

Daftar lengkap limbah B3 dapat dilihat di PP No. 85 Tahun 1999: Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

London Protocol

Pada tahun 1996, dicetuskan protocol yang dikenal dengan nama “London Protocol”, dimana protocol ini disepakati untuk memodernisasi Konvensi London, sekaligus sebagai pengganti konvensi London.

Sesuai dengan London protocol bahwa semua bentuk pembuangan di laut benar-benar dilarang, kecuali limbah yang dapat diterima dalam apa yang disebut dengan “reverse list” (daftar terbalik). London Protocol mulai berlaku pada 24 Maret 2006 dan hingga kini terdapat 48 negara yang telah menanda-tangani Protokol tersebut. Semua pihak dari Negara yang menanda-tangani kontrak harus mengambil langkah-langkah yang efektif untuk mencegah pencemaran lingkungan laut yang disebabkan oleh pembuangan di laut.

Melalui London Protocol, pengendalian terhadap semua sumber pencemaran laut dan pencegahan pencemaran laut diterapkan melalui peraturan dumping (pembuangan) bahan limbah dan Limbah yang disebut sebagai “black- and grey list” (daftar hitam dan daftar abu-abu). Kedua daftar tersebut memuat daftar limbah yang dapat dipertimbangkan untuk dilakukan pembuangan di laut sesuai dengan kadar bahayanya terhadap lingkungan.

Untuk item yang masuk dalam daftar hitam maka dilarang samasekali dibuang di laut. Sementara dumping bahan yang termasuk dalam daftar abu-abu masih harus memerlukan izin khusus dari pihak otoritas Negara setempat.**

*) IMO regulation expert, Manajer Aset di PT. BKI

Source: Jurnalmaritime.com