Kontraktor Migas Dapat Insentif Pajak, Ini Daftarnya

Kontraktor Migas Dapat Insentif Pajak, Ini Daftarnya

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Pemerintah (PP) nomor 27 tahun 2017 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Beleid ini merupakan revisi dari PP 79 tahun 2010 tentang hal yang sama.

Dalam PP ini pemerintah memberikan insentif berupa pembebasan pajak dan bea masuk bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) migas dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Fasilitas perpajakan itu meliputi:

Tahap eksplorasi

1) Pembebasan pungutan Bea Masuk atas impor barang yang digunakan dalam rangka Operasi perminyakan. 2) Pajak Pertambahan Nilai atau pajak pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang tidak dipungut atas: a) perolehan Barang Kena Pajak tertentu dan/atau Jasa Kena Pajak tertentu. b) impor Barang Kena Pajak tertentu. c) pemanfaatan Barang Kena pajak Tidak Berwujud tertentu dari luar Daerah pabean di dalam daerah pabean. d) pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean yang digunakan dalam rangka Operasi Perminyakan.

Tahap eksploitasi, kegiatan pengolahan lapangan, pengangkutan, penyimpanan dan penjualan hasil produksi

1) Pembebasan pungutan Bea Masuk atas impor barang yang digunakan dalam rangka Operasi Perminyakan; 2) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang tidak dipungut atas: a) Perolehan Barang Kena Pajak tertentu dan/atau Jasa Kena Pajak tertentu. b) Impor Barang Kena Pajak tertentu. c) Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud tertentu dari luar Daerah pabean di dalam daerah pabean. d) pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam daerah pabean yang digunakan dalam rangka Operasi Perminyakan.

“Terhadap Insentif Kegiatan Usaha Hulu berupa Imbalan DMO Holiday, Menteri dapat menetapkan insentif tersebut setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan,” bunyi Pasal 10 ayat 3 PP Cost Recovery, seperti dikutip dari situs Sekretariat Kabinet, Selasa (4/7/2017).

Selain itu, PP ini juga menegaskan, Menteri dapat menetapkan besaran bagi hasil yang dinamis (sliding scale split) pada Kontrak Kerja Sama. Menurut PP ini, biaya operasi yang dapat dikembalikan dalam penghitungan bagi hasil dan Pajak Penghasilan harus memenuhi persyaratan:

1) Dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terkait langsung dengan kegiatan Operasi Perminyakan di Wilayah Kerja Kontraktor yang bersangkutan di Indonesia. 2) menggunakan harga wajar yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa. 3) pelaksanaan Operasi perminyakan sesuai dengan kaidah praktik bisnis dan keteknikan yang baik. 4) Kegiatan Operasi Perminyakan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran yang telah mendapatkan persetujuan Kepala SKK Migas.

PP juga mengatur KKKS wajib membawa modal dan teknologi serta menanggung risiko dalam rangka pelaksanaan operasi perminyakan berdasarkan Kontrak Kerja Sama pada suatu Wilayah Kerja.

Selain itu, seluruh barang dan peralatan yang dibeli oleh Kontraktor dalam rangka Operasi perminyakan menjadi barang milik negara yang pembinaannya oleh Pemerintah dan dikelola SKK Migas. PP ini mulai berlaku 19 Juni 2017. (hns/wdl)

Source : detik.com