Keroyokan Garap Proyek Infrastruktur Meski Harus Babak Belur

Keroyokan Garap Proyek Infrastruktur Meski Harus Babak BelurSkema pendanaan Pembangunan kereta ringan (Light Rail Transit/LRT) di Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek) yang belum jelas membuat PT Adhi Karya Tbk harus merogoh koceknya sendiri sekitar Rp6 triliun untuk memenuhi kebutuhan pendanaan pembangunan proyek tersebut. (ANTARA FOTO/Andika Wahyu)

Jakarta, CNN Indonesia — Pemerintah mulai menyadari pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur guna mengurangi ketimbangan ekonomi di tanah air. Salah satunya dengan mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sejumlah perusahaan seperti PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT KAI (Persero), PT Hutama Karya (Persero), PT Jasa Marga, hingga Perum Perumnas pun didorong untuk menopang berbagai proyek infrastruktur strategis.

Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN Pontas Tambunan mengatakan, untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, pihaknya akan mendorong sinergi antara BUMN infrastruktur, maritim, serta perumahan dan pengembang nasional. Dengan demikian, pada 2019 mendatang, BUMN ditargetkan mampu membangun 1.000 km jalan tol dan 1 juta unit rumah per tahun.

Proyek konektivitas yang dibangun BUMN pun didambakan pemerintah dapat menurunkan biaya logistik menjadi 15 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Berdasarkan data Kementerian BUMN, setidaknya saat ini,  terdapat 10 ruas Tol Trans Jawa dan 11 ruas Tol Trans Sumatera yang tengah dikebut pembangunannya oleh BUMN konstruksi. Ke-21 ruas tol tersebut ditargetkan rampung pada tahun ini hingga 2019 mendatang. Adapun progress pembangunan bervariasi. Ada yang masih nol persen, tetapi ada pula yang sudah mencapai 88,27 persen.

Selain pembangunan jalan tol, ada pula sejumlah proyek lainnya seperti pembangunan kereta ringan (Light Rail Transit/LRT) di Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek) dan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.

Kendati menjadi harapan pemerintah, proyek infrastruktur yang tengah dibangun BUMN masih menemui banyak kendala. Masalah pembebasan lahan, perizinan, hingga sumber dana yang terbatas masih problematik bagi BUMN.

Adhi Karya misalnya, harus rela gali lubang tutup lubang akibat menalangi dana kontrak pembangunan LRT Jabodebek sebesar Rp23,4 triliun. Hingga Mei 2017, kemajuan proyek ini baru mencapai 15 persen.

Awalnya, skema pendanaan proyek ini sepenuhnya bisa ditutupi oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Ini sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65 Tahun 2016 tentang LRT Jabodebek. Namun dalam perjalanannya, pemerintah ingin mengubah skema pendanaan dengan menunjuk PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai investor.

Perubahan skema pendanaan ini mengharuskan Perpres LRT direvisi. Namun, belum rampungnya revisi aturan tersebut membuat pendanaan proyek menjadi tidak jelas.

Akibatnya, Adhi ditugaskan untuk menalangi kebutuhan dana ini terlebih dahulu. Padalah, dalam pembangunan LRT Jabodebek, Adhi hanya berperan sebagai kontraktor.

Untuk memenuhi kebutuhan internal sambil proses pembayaran termin berjalan, Adhi pun harus merogoh kocek sekitar Rp6 triliun atau sekitar 30 persen dari total pembangunan LRT sebesar Rp23 triliun. Dana tersebut sebagian diperoleh melalui penerbitan surat utang senilai Rp3,5 triliun.

Direktur Utama Adhi Karya Budi Harto, pun mengaku  pihaknya hanya sanggup mendanai proyek ini hingga Rp9 triliun sampai akhir Desember 2017 mendatang. “Kalau misalnya diperlukan, kami sampai Desember tahun ini, kami punya Rp9 triliun kami siap,” ujarnya, Senin (29/5).

Masalah pendanaan disertai masalah pembebasan lahan juga turut dialami dalam proyek pembangunan Kereta Cepat rute Jakarta-Bandung. Nilai proyek ini bahkan mencapai Rp80 triliun.

Pemancangan tiang (groundbreaking) proyek tersebut memang telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada 21 Juni 2016 lalu. Namun, status pembebasan lahan proyek ini baru mencapai 53 persen dari total panjang lintasan 142 km. Saat ini, masalah pembebasan lahan mentok di wilayah Halim, Jakarta Timur dan Kerawang.

Ground Breaking Proyek Kereta Cepat Jakarta-BandungGround Breaking Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Proyek ini dikerjakan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang merupakan patungan antara PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan China Railway International (CRI). PSBI yang merupakan pemegang 60 persen saham KCIC merupakan konsorsium empat BUMN, yakni PT Kereta Api Indonesia, PT Wijaya Karya Tbk, PT Jasa Marga Tbk, dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII.

Dari segi pembiayaan, proyek ini sebetulnya telah mendapat komitmen kucuran dana dari China Development Bank (CDB) senilai US$4,5 miliar. Namun, pihak CDB baru akan mencairkan dana pinjaman tersebut setelah pembebasan lahan telah rampung 100 persen.

Direktur Utama KCIC Hanggoro Hanggoro Budi Wiryawan mengaku tidak bisa menjamin kapan pencairan dana tersebut dilakukan oleh CDB. Namun, ia memastikan proyek tersebut sudah harus tuntas pada 2019 mendatang.

“Pokoknya Pak Presiden maunya tahun 2019 sudah jadi,” ujar Hanggoro, Senin (29/5).

Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, pemerintah tidak bisa sepenuhnya menggeser peran APBN dalam fungsi pembangunan kepada BUMN. Pasalnya, kapasitas dan jumlah perusahaan pelat merah yang terbatas.

“Jadi kalau dilihat dari posturnya, kapasitas BUMN membangun itu sangat berat, artinya BUMN tidak bisa diandalkan 100 persen,” ungkapnya.

Paling memungkinkan, menurut dia, BUMN bekerja sama dengan swasta melalui skema kerja sama pemerintah-swasta (PPP) atau Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Hal tersebut menurut dia, bisa meningkatkan kapasitas pembiayaan sehingga kecepatan pengerjaan proyek dapat dikebut.

Untuk menarik perhatian swasta, menurut dia, pemerintah harus aktif dalam memberi kepastian hukum atas proyek yang tengah digarap dan pengembalian investasi yang tepat waktu. Dua upaya ini diyakini bakal membuat para investor betah dan tertarik bergabung dalam proyek infrastruktur yang dikenal selalu memberikan imbal hasil dalam jangka waktu yang cukup lama.

Dengan pembangunan infrastruktur yang lebih cepat, pemerintah berharap dapat mengurangi angka ketimpangan ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) angka ketimpangan (gini rasio) Indonesia tercatat 0,4 persen pada 2016, turun dibandingkan posisi 2015 sebesar 0,41 persen. (agi)

Source : cnnindonesia.com