Kepala SKK Migas: Investor Butuh Kepastian dari Pemerintah

Selasa 13 Dec 2016, 08:37 WIB — Michael Agustinus – detikFinance

Jakarta – Cadangan terbukti (proven reserve) minyak Indonesia hanya tinggal 3,8 miliar barel. Dengan tingkat produksi minyak saat ini sekitar 800.000 barel per hari (bph), cadangan minyak Indonesia akan habis 12 tahun lagi jika produksi konstan.

Indonesia sudah menjadi net importir minyak sejak 2004. Diperkirakan mulai 2024, Indonesia juga menjadi net importir gas. Tanpa adanya eksplorasi untuk menemukan cadangan-cadangan baru, Indonesia akan segera kehabisan migas (minyak dan gas).

Maka, kegiatan eksplorasi perlu didorong. Namun, kegiatan eksplorasi di Indonesia menurun. Bahkan, pada saat harga minyak sedang tinggi-tingginya di 2013-2014, jumlah pengeboran eksplorasi di Indonesia turun.

Pada 2012, masih ada sekitar 72 pengeboran eksplorasi di Indonesia. Tapi pada 2013-2015 merosot hingga 12 pengeboran per tahun saja. Padahal, harga minyak sedang tinggi-tingginya pada 2012-2014.

Artinya bukan hanya karena anjloknya harga minyak, ada masalah lain yang menyebabkan investor malas mencari migas di Indonesia.

Untuk mencari tahu masalah apa sebenarnya yang membuat investor malas mencari migas di Indonesia, detikFinance berkesempatan mewawancara Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Amien Sunaryadi, Kamis (8/12/2016) pekan lalu, di atas kapal menuju Pulau Karimun, Kepulauan Riau.

Berikut petikannya:

Kegiatan eksplorasi migas di Indonesia menurun, bagaimana agar bisa bangkit?

Memang eksplorasi lesu, tapi masih ada yang melakukan. Misalnya Ophir, itu perusahaan Inggris, eksplorasinya jalan. Kemudian ada Mandala, perusahaan dari Singapura, pendanaannya dari New York, masih jalan. Terus ada Conrad, perusahaan Singapura juga, masih jalan. Jadi memang yang jalan sedikit, perlu lebih banyak lagi.

Dari analisis-analisis konsultan survei, investor mau menanam modal, termasuk untuk eksplorasi, yang paling menentukan adalah regulasi yang ada. Regulasi Indonesia ini akan konsisten atau tidak? Kalau ganti-ganti terus kan hitungan investor jadi salah, kalkulasinya meleset.

Regulasinya ini menghormati kontrak atau nggak. Jadi kalau kontrak sudah ditandatangani antara pihak investor dengan yang mewakili pemerintah, kemudian di tahun-tahun berikutnya kontrak ini dihormati atau tidak. Kalau di kemudian hari keluar peraturan pemerintah, keluar Undang-undang, peraturan menteri yang mengacaukan hitungan investor nggak bagus. Kalau regulasinya ini tidak menghormati kontrak yang sudah ada, investor jadi tidak berminat.

Kalau Indonesia ingin eksplorasi untuk mencari cadangan-cadangan migas baru, maka yang harus dilakukan adalah substansi regulasi harus konsisten. Kemudian regulasi harus menghormati kontrak yang sudah ditandatangani. Regulasi itu bukan domain SKK Migas, itu domain pemerintah. Jadi apakah ke depan eksplorasi akan berjalan atau tidak, ya tergantung pemerintah.

Regulasi-regulasi apa yang dikeluhkan investor karena bertentangan dengan isi kontrak dan membebani mereka?

Dari ngobrol, mendengar, dan mengobservasi sendiri, itu yang paling banyak urusan fiskal, urusan pajak. Fiskal itu termasuk juga urusan ini boleh dimasukkan dalam cost recovery atau tidak boleh, kemudian ini bisa dapat insentif dan tidak bisa, termasuk itu.

Salah satu bentuk konkretnya Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010. Di situ ada sejumlah poin yang menurut kontrak PSC (Production Sharing Contract/kontrak bagi hasil) tidak sesuai. Yang tertulis di kontrak dengan di PP 79 itu nggak konsisten.

Kemudian datang BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) mengaudit. BPK berpegang pada PP 79. Sementara pelaksanaan kegiatan usaha hulu migas terkait dengan cost recovery berpegang pada PSC. Akibatnya jadi temuan, karena BPK beda interpretasi. Menurut BPK, ada pengeluaran yang berdasarkan PP 79 tidak masuk cost recovery.

Dari sisi investor, mereka berpegang pada PSC. BPK mengatakan salah, harusnya berdasarkan PP 79. Jadi investor berpikir berarti kontrak yang ditandatangani pemerintah atau yang mewakili pemerintah ini tidak dihormati oleh BPK. Susah kan? Padahal kontrak-kontrak PSC yang lama itu ada yang ditandatangani Presiden Soeharto sendiri. Ini kan pemerintah.

Dana Abandonment and Site Restoration (ASR) juga jadi masalah. Bagaimana solusinya?

Dana ASR ini kan terkait dengan masalah kesadaran lingkungan. Kesadaran lingkungan ini munculnya di dunia memang belakangan. Pada 1980-an dan 1990-an belum begitu mengemuka, baru muncul di 2000-an, lalu sekarang orang sudah sadar.

SKK Migas melihat begini, anda dulu belum sadar lingkungan, kita juga belum, masyarakat juga belum. Sekarang masyarakat dunia sudah sadar lingkungan, SKK juga sadar. Kalau anda nggak mau mencadangkan dana ASR ya nggak apa-apa. Nanti saya akan omong ke dunia kalau anda tidak sadar lingkungan.

Tapi, sebelum SKK Migas omong, mereka sudah pikir. Kalau nggak mencadangkan nanti dilihat nggak sadar lingkungan, nanti secara global mereka dimusuhin. Nanti dimusuhin juga sama pemerintah di negaranya karena negara asalnya lebih ketat dari kita soal urusan environment. Apalagi perusahaan yang besar-besar, nggak perlu disuruh mereka sudah melakukan.

Jadi mereka sudah melakukan, hanya ada perbedaan. Ada yang sudah sepakat dengan SKK Migas, uang dana ASR disimpan di akun bersama pada bank yang berada di Indonesia. Ada juga yang sepakat mencadangkan dana ASR, tapi nggak mau ditaruh di Indonesia, simpan di bank negara asalnya.

Dalam revisi UU Migas, pemerintah ingin memperkuat National Oil Company (NOC). Bagaimana pendapat SKK Migas?

Kalau mengenai Revisi UU Migas, kebetulan belum ada pengarahan dari pemerintah. Jadi saya belum bisa cerita. Kalau zaman menteri yang lama, Pak Sudirman Said, sudah pernah ada pengarahan isinya nanti seperti apa. Kalau sudah ada pengarahan, saya bisa cerita. (wdl/drk)

Source :  detik.com