Kapal Offshore Setop Berlayar

Hadijah Alaydrus & Rivki Maulana – Jum’at, 07/10/2016 07:48 WIB

40JAKARTA — Masih sepinya aktivitas ekspolorasi minyak dan gas lepas pantai menyebabkan angkutan laut pendukung di industri itu saat ini banyak menghentikan aktivitasnya.

Angkutan pendukung industri minyak dan gas lepas pantai terpaksa lego jangkar selama berbulan-bulan akibat sepinya kegiatan migas di Indonesia.

Eddy K. Logam, Presiden Director PT Logindo Sukses Makmur Tbk mengatakan sekitar 60% dari total 59 unit armada yang dimiliki perusahannya terpaksa berhenti beroperasi sejak sepinya kegiatan ekplorasi migas lepas pantai di dalam negeri.

“Utilisasi sudah turun 50%, har ga sewa atau angkut juga turun 50%,” katanya di Jakarta, Kamis (6/10).

Padahal, dia menambahkan perusahaan telah menggelontorkan investasi sekitar Rp3 triliun untuk pengadaan kapal. Tidak hanya itu, sekitar 200 kru dari 700 kru kapal perusahaan terpaksa dirumahkan. Langkah itu harus ditempuh perusahaan guna menekan biaya operasional ketika sepi order.

Sepinya kegiatan migas lepas pantai di Indonesia, imbuhnya, disebabkan turunnya harga minyak mentah yang mencapai kisaran US$40 per barel. Alhasil, semua pemain di industri migas dalam negeri lebih memilih untuk melakukan impor ketimbang mencari cadangan baru.

Kondisi serupa juga dirasakan oleh beberapa perusahaan yang menyediakan jasa angkutan lepas pantai.

Nova Y. Mugijanto, Managing Director PT Pan Maritime Wira Pra witra, mengeluhkan tingkat utilisasi kapal yang turun sekitar 30%-40%.

Sejak lima tahun lalu sejak asas cabotage di angkutan offshore mulai bangkit, dia menuturkan banyak perusahaan yang mengadakan kapal baru untuk kegiatan migas di dalam negeri.

RESCHEDULE UTANG

Kebanyakan perusahaan melakukan pengadaan kapal dengan menggunakan dana perbankan melalui skema pinjaman. “Baru pada utang, belum lunas. Dampaknya bisa ke perbankan juga.”

Dengan sangat terpaksa, dia mengatakan banyak pengusaha yang memohon untuk reschedule utangnya kepada bank.

Pengusaha melakukan investasi besar-besaran beberapa tahun lalu karena berharap penuh proyek migas seperti Masela, Indonesia Deep water Development (IDD), Tangguh bisa berjalan. Kenyataannya, lanjutnya, kegiatan eksplorasi atau eksploitasi pada tahun ini sangat sepi.

Dalam kondisi sepi muatan, Eddy yang juga menjabat Ketua Umum Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) mendesak agar SKK Migas dan Kementerian ESDM tidak tinggal diam.

Dia meminta pemerintah fokus memenuhi kebutuhan minyak dalam negeri dengan impor karena memanfaatkan momentum harga minyak yang rendah.

“Kebutuhan minyak dalam negeri saat ini sekitar 1,5 juta barel, separuhnya kita impor, sedangkan data menunjukkan kebutuhan minyak pada 2020 mendekati 2 juta barel,” ujarnya.

Melihat kenyataan itu, dia menyatakan miris karena ketahanan energi Indonesia sangat lemah sekali. Harusnya, imbuh Eddy, pemerintah mendorong perusahaan migas untuk me lakukan eksplorasi cadangan baru.

Memang bagi negara berkembang seperti Indonesia, kegiatan eksplorasi masih membutuhkan kerjasama perusahaan minyak asing. Namun di tengah lesunya harga minyak, seharusnya pemerintah memberikan kelonggaran perizinan eksplorasi.

Aturan production sharing contract jelas mengatur bagi hasil sebesar 85% bagi negara dan 15% bagi investor, sementara semua risiko ditanggung investor. Belum lagi, perizinan yang berbelit seperti izin pengeboran mi nyak yang mencapai lebih 200 izin. Tentu hal semacam ini mengurangi ketertarikan swasta untuk mengarap eksplorasi sumber energi baru di Indonesia.

Dia berharap pemerintah tidak tinggal diam melihat kondisi ini. Lebih lanjut, dia menambahkan pemerintah tidak memberikan insentif kepada sektor pelayaran offshore, tetapi sektor hulunya harus diperkuat dengan menyediakan fasilitas tax holiday atau relaksasi aturan yang menganjal investasi.

Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi mengatakan bahwa saat ini Kontraktor Kon trak Kerja Sama (KKKS) me ngurangi aktivitas eksplorasi.

Hal itu berdampak pada pemutusan hubungan kerja.

“Karena jumlah pekerjaan yang dilakukan KKKS berkurang, artinya perusahaan pendukung juga berkurang menerima order, jumlah pekerjaannya turun di level 30%,” kata Amien. (Annisa L. Ciptaningtyas)

Editor : Gita Arwana Cakti

Source : bisnis.com