Kapal Bantuan Diversifikasi – Program Perlu Dibuat Transparan dan Tepat Sasaran

JAKARTA, KOMPAS – Pengadaan bantuan 3.345 kapal ikan untuk koperasi nelayan direncanakan direalisasikan pada April–Oktober 2016. Pemerintah saat ini masih memverifikasi kesesuaian desain kapal dan kelayakan koperasi penerima bantuan yang bernilai total Rp 2,5 triliun itu.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Sjarief Widjaja, di Jakarta, Selasa (15/3), mengemukakan, saat ini Kementeian Kelautan dan Perikanan masih melakukan sosialisasi dan meminta masukan dari perwakilan masyarakat terkait 22 desain kapal ikan yang akan dipakai pada program tersebut.

Sjarief menilai, waktu enam bulan yang ditargetkan untuk membangun ribuan kapal itu cukup memadai. Dari hasil verifikasi, terdapat 110 galangan kapal yang sanggup pembangun kapal ikan berbahan fiber tersebut.

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, 3.345 kapal itu terdiri dari kapal berukuran 3-4 gros ton (GT) sebanyak 1.365 unit, kapal 5 GT sebanyak 1.020 unit, kapal 10 GT sejumlah 720 unit, kapal 20 GT sebanyak 210 unit, dan kapal 30 GT sejumlah 30 unit.

Menurut Sjarief, pemerintah kini cenderung berhati-hati dalam penyaluran bantuan. Pihaknya bercermin dari persoalan proyek bantuan 1.000 kapal Inka Mina periode 2010-2014 senilai Rp 1,5 triliun yang spesifikasinya tidak sesuai, salah sasaran, hingga mangkrak.

Spesifikasi

Spesifikasi kapal penangkap ikan akan disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Untuk itu, kini dilakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap koperasi nelayan penerima bantuan. Data koperasi dan kelompok nelayan yang diberikan dinas kelautan dan perikanan di daerah setempat kepada pemerintah pusat masih akan diverifikasi.

Bantuan kapal akan dialokasikan untuk sedikitnya 500 koperasi nelayan di seluruh Indonesia. Dari 500 koperasi tersebut, 300 koperasi sudah berdiri. Adapun 200 koperasi ditumbuhkan dari kelompok usaha bersama nelayan.

Sebelumnya, Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan Minhadi Noer Sjamsu mengemukakan, telah terdata 234 galangan kapal yang menyatakan siap membangun proyek kapal. Seleksi galangan kapal dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah pusat.

Sementara penyaluran bantuan kapal diprioritaskan bagi kabupaten/kota yang telah memiliki koperasi nelayan. Tidak tertutup kemungkinan koperasi memperoleh bantuan lebih dari satu unit kapal.

Bantuan setiap unit kapal mencakup dua jenis alat tangkap dan dokumen perizinan kapal sehingga bisa langsung dioperasikan setelah diserahterimakan. Bantuan kapal diharapkan menggantikan atau merevitalisasi kapal milik koperasi.

Rawan

Secara terpisah, Sekretais Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan Abdul Halim mengingatkan, proyek bantuan kapal itu berpotensi tidak transparan dan rawan masalah. Menurut dia, hal tersebut disebabkan inisiatif pembentukan koperasi tidak muncul dari bawah, melainkan sebagai dampak proyek.

Abdul Halim menambahkan, kelompok penerima bantuan juga membutuhkan bekal keterampilan untuk memanfaatkan kapal agar program fasilitasi kapal itu dapat dioptimalkan kemanfaatannya. Abdul Halim berpendapat, pemerintah perlu bercermin dari kekacauan proyek bantuan kapal Inka Mina.

Bantuan 1.000 kapal Inka Mina berlangsung pada periode 2010-2014 dengan anggaran Rp. 1,5 triliun. Namun, kapal bantuan itu justru menuai sejumlah masalah. Kapal Inka Mina antara lain dinilai salah peruntukan, spesifikasinya tidak memadai, dan bahkan terjadi pula kesulitan operasional.

Sedikitnya empat daerah terkena imbas pengelolaan program kapal Inka Mina. Di sejumlah daerah tersebut antara lain ditemukan keterlibatan dalam penangkapan ikan ilegal, penggelapan dokumen kapal, hingga kapal bantuan yang dibiarkan mangkrak dan tenggelam.

Kapal Inka Mina yang bermasalah itu antara lain Inka Mina 178 Pacitan (Jawa Timur), Inka Mina 48 Sorong (Papua Barat), 4 Unit Inka Mina Belawan (Sumatera Utara), dan 2 Inka Mini (15 GT) di Belawan.

Agar kegagalan proyek bantuan kapal Inka Mina tidak terulang, proyek bantuan kapal ikan yang sedang disiapkan pemerintah saat ini perlu dipastikan dapat dilakukan melalui proses yang lebih transparan.

Kementeian Kelautan dan Perikanan mengalokasikan anggaran Rp 4 triliun untuk membangun ribuan kapal penangkap ikan, pengangkutan, dan pengawasan pada 2016. Program pengadaan kapal ditargetkan 16.000 unit senilai Rp 16 triliun pada periode 2016-2019.

Program pengadaan kapal dilakukan melalui konsorsium PT PAL Indonesia dengan perusahaan-perusahaan galangan kapal dalam negeri. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pada satu kesempatan mengatakan program ini akan menjadi uji kemandirian dan kemampuan bagi industri galangan kapal di Indonesia. (LKT)

Source : Kompas – 16 Maret 2016