Jokowi Masih Pasang Target 35.000 MW Meski Realisasi Hanya 22.000 MW

Kamis 05 Jan 2017, 17:09 WIB — Maikel Jefriando – detikFinance

20Foto: Istimewa/Agus Trimukti

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap mempertahankan target pembangunan pembangkit listrik dengan kapasitas 35.000 MW. Walaupun dimungkinkan program tersebut hanya terealisasi 22.000 MW.

Demikianlah hasil rapat Dewan Energi Nasional (DEN) yang disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (5/1/2017).

“Presiden dan Wapres tetap memutuskan itu menjadi target sampai 2019. Walaupun dalam perhitungan baik oleh PLN atau Menteri ESDM, kurang lebih bisa dicapai +/- 20.000 sampai 22.000 MW. Tetapi Presiden tetap menetapkan bahwa untuk proyek 35.000 MW targetnya tetap diputuskan,” kata Pramono.

Anggota DEN Sony Keraf menambahkan target 35.000 MW memang ditetapkan sesuai dengan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 7%. Akan tetapi realisasinya, ekonomi dalam dua tahun terakhir hanya bergerak di kisaran 5%.

“Kita seringkali kalau target dibuat sekian tapi tercapai sekian, daripada kita menurunkan tapi realisasi lebih turun lagi tapi dalam realitasnya pasti ada penyesuaian,” jelas Sony pada kesempatan yang sama.

Program 35.000 MW akan masuk dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang diterbitkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres). Ini merupakan rencana jangka panjang yang menyangkut kebutuhan energi nasional.

“Dalam RUEN itu targetnya di 2025 targetnya 114 GW, termasuk di dalamnya 35.000 MW. Jadi 35.000 MW firm, Terlepas dari segala effort yang harus dilakukan untuk capai target,” ujarnya.

Pada sisi lain, pemerintah juga berkomitmen untuk mendorong energi baru dan terbarukan agar lebih optimal. Salah satunya adalah menekan dari sisi harga.

“Untuk menekan biaya produksi listrik ke EBT sedemikian rupa dengan memangkas biaya yang tidak perlu, biaya yang dianggap kemahalan untuk hasilkan harga listrik yang affordable. Harga listrik yang lebih wajar dan akan diambil oleh PLN, karena harganya sudah dilakukan beberapa langkah operasional untuk pemangkasan tadi,” terangnya.

Tidak tertutup kemungkinan nantinya akan ada subsidi untuk sumber energi tersebut sehingga penggunaannya bisa lebih masif. Sekarang perlu dikaji mekanisme untuk pemberian subsidinya.

“Tadi usulannya pemerintah beri subsidi untuk energi terbarukan yang diamanatkan dalam kebijakan energi nasional,” tukasnya. (mkl/ang)

Source : detik.com