HUBLA Kerjasama Luar Negeri Bangun Kapal Induk

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan akan bekerja sama dengan pihak luar negeri, yakni Jepang dan Belanda untuk pembangunan empat “kapal induk.”

Direktur Kenavigasian Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Bambang Wiyanto, di Jakarta, Senin, mengatakan, nilai pendanaan dari kedua negara itu mencapai Rp2 triliun untuk pembangunan empat unit “kapal induk.”

“Pendanaan dari luar negeri ini dengan JICA (Agen Kerja Sama Internasional Jepang) dan Belanda, “ucapnya.

Tidak dijelaskan apa pengertian “kapal induk” yang dia maksud itu. Kerja sama tersebut direncanakan dimulai pada 2017.

Dia menyebutkan tahun depan akan dikerjakan dua paket, Paket I yaitu pembangunan 16 kapal kenavigasian, paket II yaitu pembangunan empat “kapal induk”.

“Selama lima tahun ini target kita 50 kapal terbangun,” imbuhnya.

Bambang mengaku pembangunan kapal tersebut untuk memenuhi kebutuhan kapal kenavigasian yang saat ini baru mencapai 63 kapal. “Idealnya, sekitar 125 kapal,” katanya.

Menurut dia, usia kapal beberapa sudah sangat tua, yakni ada yang mencapai 40 tahun. “Kapal-kapal lama ini akan kita scrap (potong-potong),” tukasnya.

Saat ini, dia mengatakan, pembangunan kapal yang sudah dilakukan penandatangan kontrak sebanyak 20 kapal.
Dia mengatakan kapal kenavigasian tersebut memberikan peranan yang cukup penting dan strategis, terutama dalam mendukung terciptanya keselamatan pelayaran di perairan Indonesia.

“Kapal kenavigasian ini berfungsi untuk melaksanakan pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP) serta melakukan pendistribusian perbekalan di seluruh wilayah Indonesia,”katanya.

Teken Kontrak

Terpisah, Direktoral Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menandatangani kontrak pembangunan lima unit kapal kelas I kenavigasian. Penandatanganan tersebut dilakukan bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan kapal navigasi dan Direktur Utama Galangan Kapal PT Pafindo Maine selaku kontraktor pemenang lelang.

Plt Dirjen Hubla Umar Aris menjelaskan bahwa penandatanganan kontrak pembangunan lima kapal navigasi tersebut merupakan lanjutan kerjasama pada Desember 2015. Lima kapal navigasi tersebut terdiri dari tiga unit kapal kelas I kenavigasian tahap III paket A dan dua unit kapal paket B.

“Pembangunan kapal kenavigasian ini memiliki peranan yang cukup penting dan strategis terutama dalam mendukung terciptanya keselamatan pelayaran di perairan Indonesia,” ujarnya, Selasa (23/2).

Umar juga menambahkan bahwa kapal kenavigasian berfungsi untuk memelihara Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) serta melakukan pendistribusian pembekalan di seluruh wilayah perairan Indonesia. Lima kapal tersebut akan dibangun dengan dana APBN.

“Total Rp 618,25 miliar, Rp370,9 miliar untuk tiga kapal kenavigasian paket A dan dua kapal paket B senilai Rp247,3 miliar dengan penyelesaian pembangunan kapal selama 22 bulan,” tambahnya (Selasa 23/2).

Saat ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memiliki 63 unit kapal navigasi yang usianya rata-rata sudah sangat uzur. Bahkan ada kapal yang sudah berusia 40 tahun.

Source : Maritim Pelopor Berita Kemaritiman – No. 894 Tahun XVII – 01 – 07 Maret 2016