HOLDING BUMN : Pertamina Induk BUMN Energi

Kamis, 14/04/2016 08:59 WIB

Bisnis.com, JAKARTA- Kementerian BUMN menyiapkan PT Pertamina sebagai induk usaha sektor energi. Pembentukan holding yang turut melibatkan PT Perusahaan Gas Negara Tbk. itu harus meningkatkan efisiensi tata kelola bisnis minyak dan gas

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M. Soemarno mengatakan telah menetapkan holding perusahaan migas dengan memilih Pertamina sebagai perusahaan induk dan Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai anak usahanya.

“Pada dasarnya, kita masih pakai nama Pertamina. Yang akan masuk di situ adalah Pertamina memiliki PGN,” ujarnya di sela acara Ulang Tahun Kementerian BUMN di Jakarta, Rabu (13/4/2016).

Menurutnya, keinginan menjadikan Pertamina sebagai holding energi karena perusahan itu 100% sahamnya masih dimiliki pemerintah. Adapun, kepemilikan saham pemerintah di PGN yang tercatat di lantai bursa dengan ticker PGAS tercatat 56,96%.

Rini menegaskan pembentukan holding itu masih harus melalui persetujuan DPR. Proses lain juga melibatkan kajian dari Kementerian Keuangan.

“Kajian sudah selesai semua. Saya sudah bicara dengan Kemenkeu, yang sudah selesai Pertamina, kami akan ajukan PP (Peraturan Pemerintah),” jelas Rini.

Pada Februari silam, Kementerian BUMN telah menunjuk Bahana Securities untuk mengkaji pembentukan holding yang melibatkan Pertamina dan PGN itu. Targetnya, pembentukan holding energi ini tuntas pada Juli.

Keputusan Kementerian BUMN membentuk holding energi menjawab tarik ulur kepentingan dan teka teki yang sering terjadi dalam konteks penggabungan usaha (merger) sektor bisnis migas. Jauh sebelum mengerucut ke Pertamina-PGN, pemerintah ingin menggabungkan anak usaha Pertamina di bisnis gas yakni PT Pertamina Gas (Pertagas) dengan PGN.

Hanya saja, wacana penggabungan Pertagas yang 100% sahamnya dimiliki Pertamina dengan PGN itu menuai pro dan kontra. Bahkan, dalam sejumlah proyek keduanya justru terlihat tumpang tindih.

Salah satunya ter kait dengan pembangunan infrastruktur gas proyek Pipa Duri Dumai, Pekanbaru Riau. PGN sudah mengajukan inisiatif membangun jalur itu sejak 2003 dan mengantongi izin usaha dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Selanjutnya, Pertagas juga mengambil inisiatif serupa pada 2015.

JAMIN PERBAIKAN

Anggota Komisi VII DPR Satya W. Yudha menyatakan posisi Pertamina perlu disinkron kan. Hal ini karena, Undang-undang No.22/2001 dalam proses revisi.

“Posisi Pertamina ke depan perlu disinkronisasi dalam revisi UU Migas saat ini,” katanya.

Aksi korporasi yang dilakukan, katanya, dilakukan dengan tujuan efisiensi pengelolaan migas. Keputusan itu, tambahnya, akan menjamin perbaikan pengelolaan migas bila lini bisnis utama setiap perusahaan disatukan.

“(Caranya), penyatuan core bisnis di masing-masing BUMN tersebut,” katanya.

Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto mengatakan pihaknya siap mengemban tugas dari pemerintah. Secara internal Pertamina telah membentuk unit usaha yang spesifik sesuai dengan kegiatannya yang telah disiapkan sejak setahun lalu.

Langkah sinergi yang dipilih pemerintah, Dwi mengharapkan memberikan banyak manfaat di antaranya penambahan aset korporasi, kemampuan investasi dan berdampaknpada penurunan harga gas karena perusahaan semakin efisien dalam melakukan bisnis.

“Aset akan lebih besar, kemampuan investasi Pertamina akan lebih besar, harga gas diharapkan lebih baguslah.”

Untuk proyek pembangunan infrastruktur gas, katanya, tak begitu saja diserahkan kepada PGN karena keduanya telah berkembang dan memiliki infrastruktur terdahulu. Namun, jangan sampai aksi korporasi itu justru me lemahkan potensi usaha masing-masing.

Direktur Utama PGN Hendi Priyo Santoso tak mau berkomentar lebih banyak terkait hal itu. “No comment, saya belum dapat arahan dari Ibu Menteri,” jelasnya.

Pengamat Energi Pri Agung Rakhmanto menyatakan pembentukan holding BUMN di sektor migas untuk menjamin tata kelola BUMN dan sektor migas yang lebih baik.  Pembentukan holding harus menjadi momen bagi pemerintah menjalankan fungsi kontrol yang lebih optimal. “Yang juga harus dijaga adalah jangan sampai karena perusahaan holding ini menjadi sedemikian besar lalu menjadi sulit dikontrol dan diarahkan oleh pemerintah sendiri.”

Berdasarkan laporan keuangan Pertamina kuartal III/2015, aset Pertamina mencapai US$46,37 miliar sedangkan aset PGN per Desember 2015 mencapai US$6,49 miliar. Sementara itu, laba bersih Pertamina pada kuartal III/2015 mencapai US$920 juta sedangkan laba bersih PGN mencapai US$416 juta per
Desember 2015.

bisnis.com