Harga Minyak Mulai Naik, Reformasi Ekonomi Arab Terancam Terganggu

Bisnis.com, JAKARTA — Reformasi ekonomi yang tengah dilakukan Arab Saudi berpotensi terganggu harga minyak global yang mulai naik.

Global Head of Sovereign Ratings di Fitch Ratings James McCormack mengatakan, risiko terbesar bagi negara Petro Dolar tersebut adalah konsistensi mereka dalam menjalankan reformasi ekonominya yang disebut Visi 2030.

Kebijakan mereka untuk menarik diri dari ketergantungan ekspor minyak, bakal terdistraksi karena mulai pulihnya harga energi tersebut.

“Ketika sebuah negara mulai melakukan reformasi ketika harga minyak turun, terkadang antusiasme dan fokus akan mengendur ketika harga komoditas tersebut mulai naik kembali. Arab Saudi harus disiplin dengan rencananya,” katanya, seperti dikutip dari Bloomberg, Rabu (4/10/2017).

Sebelumnya, Fitch telah menurunkan peringkat kredit utang negara (sovereign credit rating) Arab Saudi dua kali dalam dua tahun terakhir yang saat ini berada pada level A+.

Fitch pun menyatakan tidak akan melakukan perubahan kembali hingga Arab Saudi menunjukkan perubahan yang signifikan dalam kinerjanya.

Seperti diketahui, harga minyak global telah mulai menunjukkan kenaikan pada September setelah mencapai level tertingginya sejak April 2016. Adapun pada Rabu (4/10) harga minyak WTI mencapai US$50,6 per barel setelah sempat menembus US$52,2 per barel pada pekan terakhir September.

Adapun, dalam Visi 2030 yang digagas oleh Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Salman pada tahun lalu, Riyadh mencanangkan rencana besar untuk menghindari ketergantungan pada ekspor minyak.

Dalam cetak biru program nasional jangka panjang tersebut, dicantumkan sejumlah rencana seperti pengurangan belanja nasional untuk upah pegawai negeri dari 45% pada 2016, menjadi 40% pada 2020. Nantinya, program tersebut akan memacu penerimaan negara dari sektor non-minyak hingga 530 miliar riyal pada 2020.

Selain itu kebijakan tersebut juga akan menciptakan 450.000 lowongan pekerjaan non-pegawai negeri.

Pemerintah juga akan melakukan privatisasi Saudi Aramco melalui aksi penawaran perdana (IPO) dengan melepas 5% sahamnya. Salman memperkirakan, aksi IPO tersebut akan mendatangkan dana lebih dari US$2 triliun bagi Arab.

Selain itu, negara pemimpin Organisasi Negara Pengekspor Minyak Dunia (OPEC) tersebut juga akan menciptakan dana kekayaan kedaulatan (sovereign fund) terbesar di dunia, mengikuti upaya Qatar yang telah lebih dulu melakukan.

Langkah-langkah itu diharapkan akan mampu mengendalikan defisit anggaran nasional yang sempat membengkak menjadi hampir US$100 miliar pada 2015.

Akan tetapi, sejumlah upaya dalam melaksanakan Visi 2030 tersebut rupanya belum terlalu menunjukkan hasil.  Pasalnya negara itu masih menunjukkan tanda-tanda kelambatan yang cukup parah dalam melakukan reorientasi ekonomi yang diusungnya selama ini.

Berdasarkan laporan resmi Kerajaan Arab Saudi awal pekan ini, pertumbuhan ekonomi  masih terjebak pada level 0,56% pada kuartal II/2017 atau bergerak tipis dari kuartal I/2017 sebesar 0,50%.

Para ekonom melihat, Arab Saudi terjebak pada stagnansi pertumbuhan ekonomi sektor non-migas. Meskipun, Riyadh telah menetapkan masterplan berupa Visi 2030 yang bakal membuat negara tersebut lepas dari ketergantungan ekspor minyak.

“Kami belum melihat adanya investasi yang berarti atau rencana yang jelas untuk merangsang ekonomi di luar sektor minyak,” kata Monica Malik, kepala ekonom di Abu Dhabi Commercial Bank.

Source : bisnis.com