HANJIN SHIPPING PAILIT Tim Terpadu Fokus Keluarkan Barang

Hadijah Alaydrus Jum’at, 16/09/2016 08:47 WIB

hanjin

JAKARTA—Tim Terpadu Penanganan Dampak Hanjin Shipping Co. Kementerian Perhubungan akan fokus mengeluarkan peti kemas ekspor impor yang tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak.

Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Bay M. Hasani mengatakan sesuai arahan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tim itu terdiri atas semua pihak terkait a.l. Otoritas Pelabuhan, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I-IV, Kementerian Perdagangan, Bea dan Cukai serta Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI).

“Kita bentuk tim atas arahan Menhub untuk meminimalisasi dampak kerugian setelah berhenti beroperasinya Hanjin,” katanya di Jakarta, Kamis (15/9).

Setelah rapat dengan pemangku kepentingan di pelabuhan pada Rabu (14/9), dia menjelaskan pihaknya memutuskan membentuk tim soal Hanjin Shipping. Dia berharap barang impor yang terdiri dari bahan baku industri diprioritaskan bisa dikeluarkan segera.

Menurutnya, pihaknya dan semua pemangku kepentingan telah mengidentifikasi dampak kebangkrutan Hanjin yang menimpa eksportir, importir dan operator pelabuhan di Indonesia.

Data yang dikumpulkan menyebutkan sebanyak 95 kontainer impor eks-kapal Hanjin masih tertahan di Terminal Peti Kemas Koja, Pelabuhan Tanjung Priok.

“Berdasarkan laporan, pihak Hanjin belum menyelesaikan kewajiban Terminal Handling Charge kepada Koja,” ujarnya.

Bahkan, pihak Hanjin masih memiliki utang atas jasa terminal TPK Koja sebesar Rp6,1 miliar.

Hanjin sendiri menguasai 2% pasar ekspor-impor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan total volume 74.984 TEUs per tahun sepanjang 2015.

Yos Nugroho, Dewan Pengawas TPK Koja yang juga menjabat sebagai Sekjen Asosiasi Pengelola Terminal Petikemas Indonesia (APTPI), mengungkapkan pihaknya hanya bisa mengkoordinasikan masalah ini dengan agen Hanjin di Indonesia yakni PT Bumi Laut Shipping Co.

“Selama ini kita berkomunikasi dengan agennya. Kita akan mencoba berkomunikasi dengan kantor regional Hanjin,” ungkapnya.

Terminal Rugi

Tidak hanya di Tanjung Priok, kontainer impor eks-kapal Hanjin juga tertahan di Terminal Petikemas Surabaya. Namun berbeda dari Jakarta, Bay mengatakan kontainer impor di Surabaya telah memiliki delivery order (DO).

Sayangnya, pemilik barang tetap tidak dapat mengeluarkan barangnya karena Hanjin juga belum membayar THC terharap Terminal Petikemas Surabaya.

Bay mengatakan pihaknya belum menerima jumlah pasti dari kontainer impor yang tertahan tersebut.

Sekalipun pemilik barang ingin barangnya keluar, pihak operator meminta kepada pemilik untuk membayar THC atas Hanjin. Hal ini, lanjut Bay, akan memicu biaya tambahan. Di pihak lain, operator terminal juga mengalami kerugian atas THC yang tidak dibayarkan tersebut.

“Ini yang harus kita cari jalan keluarnya. Bagaimana mungkin pemilik barang bisa mengeluarkan barangnya.”

Tidak hanya kontainer impor, Bay mengungkapkan pihaknya mendapat laporan adanya kontainer ekspor yang ditahan di pelabuhan karena barang tersebut menggunakan kontainer Hanjin.

Dia berharap tim segera menemukan solusi atas barang ekspor tersebut agar dapat dialihkan ke kontainer lain untuk segera dikapalkan dengan kapal lainnya.

Untuk mengganti kontainer, dia menuturkan pemilik barang harus melakukan perubahan dokumen kepabeanan. Namun, lanjutnya, hal itu akan menuai penolakan karena pemilik barang akan dikenakan biaya tambahan atas prosedur tersebut.

Atas hal tersebut, dia menegaskan pihaknya akan berupaya berkoordinasi dengan bea dan cukai serta operator terminal untuk mencari jalan keluarnya.

Dia menambahkan tim itu akan menghitung seluruh kerugian yang menimpa pemilik barang dan terminal operator atas bangkrutnya Hanjin.

Selain barang ekspor dan impor yang berada di pelabuhan, dia menduga ada beberapa barang yang masih terkatung-katung di atas kapal Hanjin. Namun, dia mengungkapkan pihaknya tidak tahu menahu atas data tersebut dan menyerahkan sepenuhnya kepada Kementerian Perdagangan.

“Kalau barang yang terkatung-katung itu permasalahannya bisa tingkat bilateral dan bukan tupoksi kami. Kami fokus pada barang yang ada di pelabuhan saja.”

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Laut A. Tonny Budiono menyatakan efek dari permasalahan finansial pihak pelayaran Hanjin juga menjadi unsur penting dalam asuransi karena dapat dipastikan kapal milik Hanjin akan berhenti beroperasi.

“Perusahaan pelayaran dirugikan karena tidak beroperasinya Hanjin Shipping begitu juga agen umum kapal Hanjin di Indonesia yaitu PT. Bumi Laut Shipping Co. yang tentu saja ikut mengalami kerugian,” ujarnya.

Editor : Gita Arwana Cakti

Source : bisnis.com