Freeport vs Pemerintah Bisa Dihindari dengan Revisi UU

Yuliyanna Fauzi, CNN Indonesia
Selasa, 21/02/2017 07:12 WIB
19Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menilai ketidaksepahaman antara PT Freeport Indonesia dengan pemerintah dapat diselesaikan tanpa melalui arbitrase. (CNN Indonesia/M. Andika Putra)
Jakarta, CNN Indonesia — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Agus Hermanto menilai ketidaksepahaman antara PT Freeport Indonesia (PTFI) dengan pemerintah dapat diselesaikan tanpa melalui jalur peradilan luar negeri atau arbitrase.

Menurut Agus, pemerintah bisa saja mengubah Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Tak hanya itu, dua Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 5 dan Nomor 6 Tahun 2017 juga bisa dirombak agar PTFI tak bersikukuh bahwa statusnya tetap Kontrak Karya (KK) sesuai ketentuan UU Minerba.

“Tapi mengubah UU kan tidak sekonyong-konyong memerlukan waktu yang singkat sehingga apa yang ditawarkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan adalah solusi memang di dalam (pendekatan) bisnis,” kata Agus di Gedung DPR, Senayan, Senin (20/2).

Namun, perubahan UU tersebut, dipastikan Agus tak bermaksud menuruti apa yang diinginkan oleh PTFI.

Lebih dari itu, perubahan UU justru bisa dilakukan pemerintah sebagai upaya konsisten mematuhi aturan yang telah dibuat sekaligus menyelaraskan secara runut seluruh aturan yang hendak diberlakukan.

“Walau ada divestasi, harus buat smelter dan sebagainya, kita tetap hargai KK. Namun tak boleh mengabaikan UU,” tegas Agus.

Namun, jika PTFI tetap bersikeras membawa masalah terkait pemberian izin ekspor dan ketentuan status KK menjadi IUPK ke arbitrase, maka Agus menilai pemerintah Indonesia justru akan siap untuk menyambut tantangan PTFI.

“Arbitrase adalah sengketa yang dibawa secara teknis, dan dari Kementerian ESDM yang jago (penanganan arbitrase) juga banyak. Kita siapkan. Sekali lagi, kami tidak ingin memperlemah atau bersinggungan dengan UU yang ada,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Freeport McMoran Cooper & Gold Inc., induk PTFI berencana membawa permasalahan dengan pemerintah Indonesia ke jalur arbitrase bila dalam 120 hari tak menemukan titik temu dengan pemerintah terkait izin ekspor dan status KK yang diinginkan oleh PTFI. (gir)