Energy & Mining — Penerbitan Revisi PP 79 Bisa Molor

Desember 16/ 2016 — 06:18 WIB
Oleh : Duwi Setiya Ariyanti

Bisnis.com, JAKARTA—Penerbitan perubahan Peraturan Pemerintah No.79/2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Migas, sebagai disinsentif terhadap kegiatan investasi di hulu minyak dan gas bumi bisa molor dari target yakni pada Januari 2017.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan masih terdapat perbedaan pendapat antara Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan terkait peraturan peralihan mengenai kontrak kerja sama yang ditandatangani sebelum 2001 yaitu ketika Undang Undang Minyak dan Gas Bumi No.22/2001 terbit, sebelum 2010 dan setelah 2010 ketika beleid tersebut dikeluarkan.

16

Adapun, peraturan peralihan tersebut akan mengatur kontrak mana yang bisa menikmati fasilitas perpajakan berdasarkan poin perubahan yang telah ditetapkan pada September 2016.

Ketika itu, Pelaksana Tugas Menteri ESDM Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menetapkan beberapa pokok perubahan dalam beleid tersebut yang diharapkan mampu memacu investasi hulu migas.

Pokok perubahan yang telah disepakati yakni pemberian fasilitas perpajakan selama masa eksplorasi dan eksploitasi yakni pajak pertambahan nilai (PPN) impor, PPN dalam negeri, bea masuk, dan pajak bumi dan bangunan (PBB); pembebasan pajak penghasilan (PPh) pemotongan atas pembebanan biaya operasi fasilitas bersama atau cost sharing oleh kontraktor guna memanfaatkan barang milik negara di bidang hulu migas dan alokasi biaya over head Kantor Pusat; kejelasan fasilitas non fiskal seperti investment credit, percepatan depresiasi dan penundaan kewajiban memenuhi kebutuhan domestik (domestic market obligation/DMO) holiday serta penerapan bagi hasil dinamis.

Sebelumnya, Kementerian ESDM telah menjamin agar sekitar 300 kontrak kerja sama yang diteken sebelum Undang Undang No.22/2001 dan PP No.79/2010 terbit masih menerapkan konsep assume and discharge. Dengan penerapan konsep assume and discharge, perhitungan bagi hasil antara pemerintah dan kontraktor telah mencakup semua komponen pajak. Dengan demikian, kontraktor tak lagi dibebankan atas pajak-pajak tambahan.

Padahal, seharusnya kontrak yang ditandatangani pasca terbitnya kedua beleid tersebut tetap dikenai pajak tambahan. Diperkirakan, terdapat sekitar 130 kontrak kerja sama yang ditandatangani sebelum UU Migas terbit seperti Blok Rokan di Riau. Sementara, kontrak yang ditandatangani sebelum PP No.79/2010 diterbitkan terdapat sekitar 170 kontrak seperti Blok Cepu di Jawa Timur.

Namun, untuk kontrak yang ditandatangani setelah 2010 sekitar empat kontrak, belum bisa dipastikan mendapat fasilitas tersebut. Menurut Arcandra, dalam pembahasan terakhir, kedua belah pihak menimbang apakah revisi PP 79/2010 ini membawa dampak positif yang cukup signifikan berkenaan dengan kontrak-kontrak yang kini beroperasi itu. Bila hanya asal menyasar kontrak kerja sama, katanya, dikhawatirkan perubahan beleid tersebut tak menimbulkan dampak sesuai harapan. Dia mengakui revisi beleid tersebut hanya salah satu dari banyak yang faktor yang menghambat kegiatan eksplorasi dan eksploitasi.

Produksi, tuturnya, memang tak bisa langsung terkerek naik setelah perubahan beleid itu diterapkan. Namun, diharapkan hal itu paling tidak bisa memacu kegiatan eksplorasi. “Masih terjadi perbedaan pendapat antara kami di Kementerian ESDM juga dengan Kementerian Keuangan dan ini sangat signifikan karena akan menentukan apakah [revisi] PP 79 ini berdampak baik kepada investor atau malah hanya sekadar PP yang enggak banyak benefitnya,” ujarnya di Jakarta, Kamis (15/12).

Oleh karena itu, dia masih melakukan pembahasan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Rencananya, pada Senin (19/12) pembahasan kembali dilakukan. Dia berharap janjinya kepada para pelaku usaha hulu untuk segera merilis revisi PP 79 bisa dilakukan secepatnya. “Senin, kami akan ketemu ya. Kami bahas lebih detail lagi apa solusi terbaiknya,” katanya.

Source : bisnis.com