Energi – Pembangkit Habis Kontrak Diambil Negara, PLN: Tak Rugikan Swasta

Sabtu 04 Feb 2017, 16:20 WIB – Michael Agustinus – detikFinance

33Foto: Michael Agustinus-detikFinance

Jakarta – Dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) yang baru saja diundangkan, Menteri ESDM Ignasius Jonan menetapkan bahwa semua pembangkit listrik yang telah habis PJBL-nya bakal menjadi milik negara.

Aturan ini tidak berlaku surut, hanya berlaku untuk PJBL alias Power Purchase Agreement (PPA) yang diteken setelah Permen diterbitkan. Untuk PPA yang sudah ditandatangani dengan skema Build, Own, Operate (BOO), pembangkit tetap menjadi milik IPP setelah kontrak berakhir.

Tapi semua PPA yang bakal diteken PLN dengan produsen listrik swasta (Independent Power Producer/IPP) ke depan harus memakai pola kerja sama Build, Own, Operate, Transfer (BOOT). Dengan skema BOOT, pembangkit menjadi aset negara begitu PPA berakhir.

Permen ESDM 10/2017 juga membatasi jangka waktu kontrak PPA maksimal 30 tahun. Maka paling lambat setelah 30 tahun, pembangkit-pembangkit listrik milik IPP harus diserahkan pada negara. PLN menyambut baik ketentuan baru ini.

“Itu harusnya dari dulu-dulu pakai skema BOOT semuanya. Jadi 25-30 tahun ke depan semua pembangkit jadi milik negara semua,” kata Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN, I Made Suprateka, kepada detikFinance, Sabtu (4/2/2017).

Menurut PLN, skema BOOT tak akan merugikan IPP. Sebab, dalam PPA sudah ada ketentuan Availability Factor. Swasta sudah mendapat jaminan pasar, pendapatan, dan laba yang stabil selama masa kontrak. Dana yang sudah diinvestasikan bisa dipastikan kembali dalam jangka waktu beberapa tahun.

Misalnya pembangkit milik swasta berkapasitas 100 MW disepakati Availability Factor sebesar 80%, maka PLN wajib membeli paling sedikit 80 MW selama kontrak berlaku, tak boleh di bawah itu.

“Kan ada Availability Factor, sudah ada jaminan margin yang tinggi, enggak ada masalah (pakai skema BOOT). Kalau misalnya kontraknya 25 tahun, itu sudah untung besar. Kontrak selesai, serahkan (pembangkit listrik) kepada negara,” papar Made.

Ketentuan lain dalam Permen ESDM 10/2017 yang juga dinilai sangat positif oleh Made adalah adanya kewajiban pencantuman mekanisme ‘Delivery Or Pay‘ dalam PPA-PPA yang baru. Ini dibuat agar IPP juga menanggung risiko yang sama dengan PLN. Selama ini PPA hanya mencantumkan mekanisme ‘Take Or Pay‘.

Delivery Or Pay adalah kebalikan dari Take Or Pay. Jika Take Or Pay mewajibkan PLN menyerap listrik dari IPP dalam jumlah minimal sekian persen dari kapasitas total pembangkit listrik, Delivery Or Pay mewajibkan IPP memasok listrik ke PLN dalam jumlah tertentu.

Misalkan kapasitas pembangkit 100 MW, ada ketentuan Delivery Or Pay 80%, maka pembangkit milik IPP harus terus memasok ke PLN minimal 80 MW. Kalau pembangkit terganggu karena kesalahan IPP, contohnya karena kualitas mesin pembangkit yang tidak sesuai standar, maka IPP harus membayar denda kepada PLN.

Besarnya denda ditentukan dalam PPA, disepakati bersama secara business to business (B to B) antara PLN dengan IPP. Sebaliknya PLN juga kena denda Take Or Pay kalau membeli listrik di bawah Availability Factor yang telah ditetapkan dalam PPA.

“Jadi sekarang ada kewajiban IPP menyuplai listrik dalam jumlah tertentu, enggak bisa suka-suka dia. Masuk akal lah, ini fair play,” pungkasnya. (mca/hns)

Source : detik.com