Efisiensi Suplai BBM Via Kilang Mini

Kilang Mini

Kementerian ESDM akan menerbitkan payung hukum khusus untuk investasi kilang mini. Aturan itu paling cepat terbit pada pertengahan Juni.

Di tengah menurunnya pro duksi minyak bumi nasional, keberadaan kilang mini bisa berkontribusi memaksimalkan pengolahan hasil lifting migas di dalam negeri. Untuk itu, pemerintah harus mengoptimalkan kilang mini yang ada termasuk mengupayakan kilang mini yang berhenti beroperasi seperti milik PT Tri Wahana Universal (TWU) di Bojonegoro, Jawa Timur.

Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM IGN Wiratmaja Puja mengatakan pemerintah akan mencari solusi terbaik agar kilang swasta pertama tersebut beroperasi kembali. “Kami sedang konsultasi dengan Kejaksaan Agung terkait formula harganya,” katanya dalam suatu diskusi di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, formula harga bahan baku berupa minyak mentah untuk kilang mini yang berlokasi di mulut sumur semestinya lebih rendah karena menekan biaya distribusi. “Kilang mini ini mirip dengan pembangkit listrik di mulut tambang. Ada insentif untuk harga bahan baku.”

Maka dari itu, pihaknya menilai terbitnya regulasi khusus mengenai kilang mini diyakini mampu menepis persoalan tersendatnya operasional kilang seperti yang dialami TWU. “Nanti dengan terbitnya peraturan menteri akan memayungi semuanya, seperti kepastian pasokan,” ujar Wirat.

Direktur Hilir Migas Kementerian ESDM Setyorini Tri Hutami menambahkan pemerintah juga akan mendorong pembangunan kilang baru. “Keberadaan kilang mini akan mengurangi impor BBM, meningkatkan penerimaan negara, memenuhi kebutuhan BBM sekaligus mengatasi kelangkaan BBM di masyarakat sekitar, dan memberikan dampak berantai bagi masyarakat setempat,” paparnya.

Meski demikian, Wakil Kepala SKK Migas MI Zikrullah memandang dari perspektif hulu, terhentinya operasional kilang mini TWU tidak berdampak signifikan. Hanya saja, keberadaan kilang mini bisa mempercepat aspek hilir, sehingga produk BBM dapat segera dimanfaatkan masyarakat sekitar tanpa terhalang lama dan mahalnya faktor distribusi.

“Di perspektif hilir, kami melihat memang belum ada kesepakatan harga. Makanya kilang mini tidak bisa mengambil pasokan. Tapi di sini penetapan harga kan ada di tim yang dibentuk pemerintah.” katanya.

Ganggu iklim investasi

Terkait dengan hal itu, anggota Komisi VII DPR Dito Ganinduto mendesak pemerintah mengambil tindakan tegas karena terhentinya operasional kilang mini TWU akan mengganggu iklim investasi.

“Pun hal itu bertolak belakang dengan upaya pemerintah membangun kilang mini di dekat sumur minyak. Masalah ini juga terkait kepastian hukum, kepastian pasokan, dan bagaimana menjaga iklim investasi,” cetus Dito.

Menurutnya, penyelesaian masalah yang membelenggu kilang TWU tidak perlu menunggu permen kilang mini terbit. “Kan mereka sudah jalan, sekarang bagaimana deal soal pasokan selesai,” imbuhnya.

Peneliti Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Gadjah Mada (LPPM UGM) M Masykuri mengatakan hasil kajian pada harga minyak mentah dengan formula ICP Arjuna minus US$3,5 per barel, kilang TWU memberi nilai tambah ekonomi Rp 1,3 triliun pada Kabupaten Bojonegoro, Rp2,6 triliun pada Provinsi Jawa Timur. “Untuk nasional sekitar Rp9,8 triliun,” katanya.

Kilang mini TWU berkapasitas 16 ribu barel per hari menjadi model kilang yang akan dibangun pemerintah di Sumatra Utara, Selat Panjang Malaka, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, dan Maluku. (Ant/E-4)

tesa@mediaindoensia.com
Tesa Oktiana Surbakti

Source : Media Indonesia – No. 12709/Tahun XLVII – 8 Maret 2016