Dulu Urus Izin Migas Sebulan Lebih, Sekarang 10 Hari

Dulu Urus Izin Migas Sebulan Lebih, Sekarang 10 Hari

Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM), Ignasius Jonan, memangkan izin usaha migas. Totalnya, dari 42 perizinan yang ada, kini menciut jadi tinggal 6 perizinan saja.

Penyederhanaan izin-izin di sektor migas diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Migas (Permen ESDM 27/2016). Ini merupakan upaya Jonan menggenjot investasi di sektor migas

Sampai 2015, total ada 104 perizinan kegiatan usaha migas. Lalu di 2016 dipangkas menjadi 42 perizinan. Sekarang Jonan menciutkannya lagi menjadi 6 izin saja. Kebijakan Jonan ini tentu memberi kemudahan bagi pelaku usaha migas.

Baca juga: Genjot Investasi Sektor Energi, Jonan Pangkas Perizinan

Berdasarkan SOP, perizinan harus diselesaikan dalam waktu 10-15 hari sejak persyaratan lengkap diterima Kementerian ESDM. Pengajuan 1 hari, kemudian evaluasi 7 hari, dan penerbitan izin oleh Menteri ESDM 2 hari.

“Perizinan di migas dulu 30-45 hari, sekarang jadi 10-15 hari kalau persyaratan lengkap. Kita harapkan investasi bisa lebih bagus,” kata Dirjen Migas Kementerian ESDM, I Gusti Nyoman Wiratmaja Puja, dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (14/6/2017).

Dari 6 jenis perizinan yang tersisa itu, 2 perizinan di sektor hulu migas dan 4 perizinan di hilir migas. Di hulu migas, hanya ada izin survei dan izin pemanfaatan data migas.

Izin survei merupakan gabungan dari beberapa izin seperti survei migas umum konvensional, survei migas umum non konvensional, survei keluar wilayah kerja migas konvensional, dan survei keluar wilayah kerja migas non konvensional.

Lalu izin pemanfaatan data migas adalah gabungan dari izin pengiriman data keluar negeri hasil kegiatan survei umum eksplorasi dan eksploitasi, serta izin pemanfaatan data hasil kegiatan survei umum eksplorasi dan eksploitasi.

Baca juga: Jonan Pangkas Perizinan Migas, dari 42 Jadi Tinggal 6

Sedangkan di hilir migas, sekarang cuma ada 4 izin, yaitu izin usaha pengolahan, izin usaha penyimpanan, izin usaha pengangkutan, izin usaha niaga.

Lewat online

Izin usaha pengolahan mencakup pengolahan minyak bumi, gas bumi, hasil olahan, dan bahan baku lainnya. Izin usaha penyimpanan mencakup penyimpanan minyak mentah, BBM, LPG, LNG, CNG, dan hasil olahan.

Izin usaha pengangkutan mencakup pengangkutan minyak mentah, BBM, gas melalui pipa, LPG, LNG, CNG, hasil olahan, dan bahan bakar lainnya. Kemudian izin usaha niaga mencakup niaga minyak bumi, BBM, gas melalui pipa, gas melalui pipa dedicated, gas melalui pipa dengan FSRU, LPG, LNG, CNG, hasil olahan.

Enam izin ini dapat diajukan dengan secara online, pemohon izin tak perlu datang dan bertatap muka dengan pejabat Kementerian ESDM, juga tak perlu memakai jasa pihak ketiga alias calo untuk mengurus izin. Mulai akhir 2017, semuanya sudah online.

Wirat mengungkapkan, ada sekitar 382 izin yang harus diurus oleh investor untuk berbisnis di hulu migas Indonesia. Dengan terpangkasnya izin di ESDM yang awalnya berjumlah 104 dan kini tinggal 6, tentu akan sangat membantu investor.

Tapi masih ada lebih dari 200 izin lagi di berbagai instansi. Langkah penyederhanaan izin di Kementerian ESDM ini diharapkan diikuti oleh instansi-instansi lain yang juga mengurusi izin di sektor migas. (mca/hns)

Source : detik.com