Ditanya DPR Soal Gross Split untuk Bagi Hasil Migas, Ini Respons Arcandra

Rabu 14 Dec 2016, 22:20 WIB — Michael Agustinus – detikFinance

4Foto: Michael Agustinus-detikFinance

Jakarta – Dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR hari ini, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mendapat pertanyaan soal skema gross split untuk bagi hasil migas. DPR meminta penjelasan soal rencana Jonan dan Arcandra menghapus skema cost recovery dan menggantinya dengan gross split.

Anggota Komisi VII DPR, Aryo Djojohadikusumo, mengatakan seharusnya pemerintah menyampaikan dulu soal rencana perubahan skema bagi hasil migas ini kepada DPR.

“Soal gross split, mitra harus diajak bicara terlebih dahulu, kita ini mitra,” kata Aryo dalam rapat di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (14/12/2016).

Terkait hal ini, Arcandra menyatakan skema gross split masih dalam pembahasan di internal pemerintah. Konsepnya belum matang, belum bisa disampaikan secara komprehensif kepada DPR.

“Seperti apa konsep gross split ini, modelnya seperti apa, masih dalam pembahasan internal kita. Tiba-tiba muncul beritanya besar di luar. Sebenarnya masih di internal, makanya kita belum menyampaikan ke Bapak-bapak di DPR,” ucapnya.

Ia meminta DPR bersabar, pemerintah masih mematangkan skema gross split.

“Mohon kami diberi waktu untuk menyelesaikan sehingga konsepnya matang dan tidak separuh-separuh. Ada beberapa pihak yang meminta berdiskusi dengan kita. Tapi secara resmi seperti apa, masih kita bahas secara internal mencari formula yang pas,” tutupnya.

Sebagai gambaran, saat ini bagi hasil minyak antara negara dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) adalah 85% untuk negara dan 15% untuk kontraktor (85:15).

Selain mendapatkan bagian sebesar 15%, kontraktor juga mendapat cost recovery dari negara. Cost recovery dipotong dari minyak bagian negara. Cost recovery adalah biaya yang dikeluarkan kontraktor untuk memproduksi migas dan harus diganti oleh negara.

Sedangkan bila menggunakan gross split, misalkan bagi hasil antara negara dan kontraktor 50:50, maka bagian kontraktor adalah 50% dari hasil produksi tanpa ada tambahan dari cost recovery.

Negara tidak menanggung biaya operasi yang dikeluarkan untuk memproduksi migas, seluruhnya menjadi tanggungan kontraktor. Jadi bagian yang diterima negara bersih 50%, tidak dipotong cost recovery. Peraturan Menteri (Permen) ESDM soal gross split ini sedang dibahas. (hns/hns)

Source : detik.com