Dibuat, Cadangan Minyak Strategis

Untuk urgensi dana cadangan minyak, penurunan harga BBM per April tidak menyentuh harga keekonomiannya.

Pemerintah kembali melontarkan wacana dana khusus untuk cadangan minyak strategis dalam APBN Perubahan 2016. Dana itu digunakan bila sewaktu-waktu ada keadaan darurat.

“Cadangan minyak kita sekarang nol karena itu dibicarakan dalam APBN-P untuk mulai dialokasikan, berapa pun kecilnya,” kata Menteri ESDM Sudirman Said seusai rapat koordinasi di Jakarta, Kamis (24/3).

Ia menjelaskan cadangan minyak strategis itu tidak akan dipakai untuk konsumsi regular dan akan dibeli dari OPEC maupun non-OPEC. “Kita akan beli untuk cadangan 15 hari. Ini akan memakan waktu 2-3 tahun. Nanti, barangkali 4-5 tahun (mendatang), cadangannya mencapai 30 hari,” kata dia.

Seiring dengan rencana itu, pemerintah juga akan menyiapkan kilang penyimpanan untuk cadangan minyak strategis itu karena kapasitas penyimpanan yang ada kini hanya untuk 10 hari. “Kalau lebih dari 10 hari, sementara disimpan di tempat minyak itu dibeli, tapi ini tergantung negosiasi,”jelas Sudirman.

Ia memprediksi pengadaan cadangan minyak selama 15 hari, dalam 3 tahun, butuh bujet Rp7 triliun-Rp8 triliun per tahun. Namun, Sudirman mengaku paham kemampuan fiskal saat ini belum dapat memenuhi jumlah itu. “Harus dipertimbangkan juga, APBN-P saat ini pesannya pengurangan belanja. Namun, berapa pun nilainya, kita harus isi cadangan minyak,” tegas Sudirman lagi.

Dirut Pertamina Dwi Soetjipto menambahkan Pertamina selama ini punya kebijakan cadangan operasional. Baik untuk minyak mentah maupun produk BBM, Pertamina memiliki cadangan masing-masing rerata 20 hari. “Kalau cadangan terlalu besar di Pertamina, nanti beban Pertamina terlalu tinggi. Untuk itu, cadangan strategis akan di-handle negara,”ujarnya ditempat sama.

Ekonomi UI Berly Martawardaya sepakat sudah waktunya Indonesia memupuk cadangan energi dan menyiapkan dana terkait dengan itu. “Sebaiknya dari sekarang,”

Kementerian ESDM sebelumnya telah merancang kebijakan dana ketahanan energi yang diharapkan rampung tahun ini. Sumber dana dari APBN atau luar negeri.

Lebih efisien

Di lain hal SKK Migas berkolaborasi dengan tiga bank BUMN terkait dengan penyediaan transaksi valas atas bagi kontrak pembayaran antara perusahaan migas dan vendor.

Nota kesepahaman diteken di Jakarta, Kamis (24/3) oleh Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi dan para pemimpin BNI, BRI, serta Bank Mandiri.

Amien menyebutkan kesepakatan itu akan meminimalkan peningkatan biaya operasional di kegiatan usaha hulu migas yang tidak jarang dipicu biaya konversi dari dolar AS ke rupiah, juga sebaliknya.”Transaksi di sektor hulu migas dapat lebih efisien,”ucapnya.

Bank Indonesia pada Februari  lalu setuju mengecualikan transaksi barang dan jasa hulu migas dari kewajiban penggunaan rupiah dalam transaksi keuangan di wilayah NKRI.

Kontrak kerja antara perusahaan migas dan vendor di Indonesia tetap boleh dalam valas, tapi pembayaran harus dengan rupiah.

Sejak akhir 2008, SKK Migas sudah mewajibkan seluruh transaksi pengadaan barang dan jasa di industri hulu migas melalui perbankan nasional.

Irene@mediaindonesia.com

Source : Media Indonesia – 26 Maret 2016