Buruh Pelabuhan — Pembenahan TKBM Hemat Rp10 Triliun

Abdul Rahman & Gloria FK Lawi — Senin, 20/02/2017 09:13 WIB

27Pelabuhan Tanjung Priok

JAKARTA — Pemerintah segera mengeluarkan aturan baru terkait dengan tenaga kerja bongkar muat di seluruh pelabuhan yang dikelola PT Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV guna meningkatkan efisiensi.

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, selama ini terjadi inefesiensi di pelabuhan karena tenaga kerja bongkar muat (TKBM) tidak dikelola dengan baik. “Sekarang kita bicara efisiensi dan produktivitas.
TKBM selama ini membuat inefisiensi di pelabuhan itu tinggi,” katanya di Jakarta, Jumat (17/2). Luhut memaparkan inefi siensi terjadi karena ada monopoli yang dilakukan oleh pihak koperasi yang membawahi para pekerja. Akibatnya, biaya bongkar muat di pelabuhan menjadi tidak terkontrol dan berdampak pada tingginya biaya logistik. “Kalau dihitung-hitung kita bisa hemat sampai Rp10 triliun per tahun kalau ini dibenahi,” imbuhnya.
Oleh karena itu, pemerintah akan membuat format baru agar monopoli tersebut tidak terjadi lagi. Kemenko bidang Kemaritiman sudah membentuk kelompok kerja (Pokja) yang bertugas menyusun format baru dan akan dipaparkan pekan ini. Luhut menegaskan format koperasi tetap akan dipertahankan. Namun, dia akan mengatur agar sistem pengupahan bisa lebih adil dan proses bongkar muat bisa lebih produktif.
Format baru tersebut akan diterapkan di seluruh pelabuhan yang dikelola PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, II, III dan IV. Dia optimistis aturan baru itu akan mampu meningkatkan efi siensi di pelabuhan. Pada 29 Desember 2016, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengirimkan surat kepada Kemenko bidang Kemaritiman perihal penataan dan pengelolaan TKBM di pelabuhan.
Dalam surat bernomor 108/1/10 PHB itu menyebutkan pengelolaan TKBM saat ini dilakukan oleh Koperasi TKBM sebagai satu-satunya pengerah jasa TKBM di pelabuhan berdasarkan SKB Menhub dan Menaker No. IM 2/HK 601/PHB -89.INS.03/Men/89 tanggal 4 Juli 1989. Pemusatan itu menyebabkan praktik monopoli di bidang pengerahan TKBM. Praktik monopoli menimbulkan dampak negatif yang sangat merugikan bagi pengguna jasa mengingat koperasi dinilai cenderung memaksa atau menekan pemilik barang membayar upah bongkar muat sesuai kehendaknya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Induk Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (Inkop TKBM) Pelabuhan Sugito membantah adanya tudingan dugaan monopoli di bidang pengerah jasa TKBM. Dia juga menolak rencana penataan SDM TKBM jika rencana tersebut justru mendorong adanya wadah lain selain koperasi dalam pengelolaan dan penyediaan TKBM di pelabuhan.
TRANSSHIPMENT PRIOK
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berjanji menerapkan konsep alih muat barang (transshipment) di Pelabuhan Tanjung Priok. “Masukannya harus bikin transshipment di Tanjung Priok, Minggu depan akan saya putuskan,” katanya, Jumat (17/2).
Pada awal Maret 2017, penataan TKBM akan dilakukan bukan hanya di Pelabuhan Tanjung Priok tetapi juga di Pelabuhan Panjang, Pelabuhan Tanjung Emas, dan beberapa pelabuhan lain.
Elvyn G Masassya, Direktur Utama PT Pelindo II, mengatakan pihaknya masih menunggu arahan dari Kementerian Perhubungan untuk mengefisienkan TKBM. “Akan di-review lebih lanjut.
Reviewnya diharapkan bisa baik bagi semua pihak di pelabuhan, bagi pekerja, bagi koperasi, namun keputusannya tadi membentuk Pokja ,” tegasnya. Nantinya, Pokja tersebut akan merumuskan standarisasi bongkar muat di setiap pelabuhan milik Pelindo I, II, III dan IV. Dia mengatakan rumusan dari Pokja bisa selesai dalam satu pekan ini.
Editor : Mia Chitra Dinisari
Source : bisnis.com