Blok Kasuri Belum Diusulkan Jadi Proyek Strategis Nasional

Ilustrasi kilang lepas pantai. – Bloomberg/Tim Rue

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum mengusulkan pengembangan gas Blok Kasuri agar menjadi proyek strategis nasional.

Direktur Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Tunggal mengatakan saat ini, pembahasan rencana pengembangan Blok Kasuri masih berproses di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Menurutnya, hingga kini belum diusulkan agar proyek tersebut masuk daftar proyek strategis nasional.

Sebelumnya, berdasarkan usulan Kementerian ESDM, teradapat empat proyek hulu migas yang masuk daftar proyek strategis nasional. Empat proyek di sektor minyak dan gas bumi ke proyek strategis nasional yakni Lapangan Abadi, Blok Masela di Maluku; Lapangan Jambaran-Tiung Biru, Jawa Timur; Proyek Indonesia Deepwater Development (IDD), Kalimantan Timur Tangguh Train III, Papua Barat.

Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) mencatat, nilai investasi keempat proyek tersebut yakni Rp289,9 triliun proyek gas Masela (Inpex Masela Limited), Rp124,8 triliun proyek IDD (Chevron), proyek kilang gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) Tangguh Train III (BP Tangguh) Rp104 triliun dan proyek pengembangan gas Jambaran-Tiung Biru (Pertamina EP Cepu) Rp26,73 triliun. Jika ditotal, investasi dari keempat proyek ini sebesar Rp545,43 triliun atau setara dengan sekitar delapan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang menelan biaya Rp68,65 triliun.

“Bolanya di SKK. Saya (Kementerian ESDM) itu kan belum ada (usulan),” ujarnya di Jakarta, Senin (30/10/2017).

Adapun, rencananya, dari Kasuri akan dihasilkan gas dengan volume 285 juta kaki kubik per hari (million standard cubic feet per day/MMscfd) dengan investasi senilai US$900 juta. Namun, rencana pengembangan lapangan (plan of development/PoD) tak kunjung diteken meskipun targetnya gas mulai dihasilkan pada 2019.

Sebelumnya, Direktur Kimia Hulu Kementerian Perindustrian Muhammad Khayam mengatakan harga gas dari Kasuri untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Teluk Bintuni belum juga putus. Bila pasokan gas akan digunakan untuk KEK, menurutnya, harga gas yang ditawarkan seharusnya bisa lebih murah. Oleh karena itu, masalah ini dibawa ke KPPIP agar industri di kawasan itu bisa mendapat harga murah. Dari 285 MMscfd, rencananya 170 MMscfd akan diserap industri di Bintuni.

“Sudah rapat ke KPPIP,” katanya.

Di sisi lain, Direktur Program KPPIP, Rainier Haryanto mengatakan belum menerima usulan baru terkait proyek hulu migas baru dalam proyek strategis nasional.

“kami belum menerima usulan,” katanya.

Source : bisnis.com