Baru Berlaku Tujuh Bulan, ESDM Revisi Permen Gross Split

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar (kanan) didampingi Dirjen Migas Ego Syahrial (tengah), dan Direktur Gas PT Pertamina Yenni Andayani (kiri) – ANTARA/Aprillio Akbar

Bisnis.com, JAKARTA–Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sedang mengubah beberapa poin dalam Peraturan Menteri No.8/2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Kotor atau Gross Split yang diterbitkan Januari 2017.

Pada paruh pertama 2017, Kementerian ESDM telah menerbitkan 50 beleid berupa Peraturan Menteri (Permen), enam di antaranya merupakan hasil revisi. Setelah merevisi beberapa beleid seperti Peraturan Menteri No.11/2017 tentang harga gas untuk sektor ketenagalistrikan hingga poin-poin dalam perjanjian pembelian listrik, kini giliran Permen Gross Split yang masuk tahap pembahasan. Selama tujuh bulan berlaku, Blok Offshore North West Java menjadi wilayah kerja pertama yang menggunakan gross split.

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan pihaknya melakukan evaluasi berdasarkan saran dari pelaku usaha. Saran ini menjadi penting karena pemerintah sedang menawarkan wilayah kerja baru kepada investor.

Di tahun ini, pemerintah menawarkan 15 blok baru dengan tujuh blok migas konvensional ditawarkan melalui penawaran langsung. Ketujuh blok tersebut yakni Andaman I, Andaman II, South Tuna, Merak Lampung, Pekawai, West Yamdena dan Kasuri III.

Sisanya, Tongkol, East Tanimbar, Mamberamo, blok shale gas Jambi I dan Jambi II serta blok gas metana batubara Raja, Bungamas dan West Air Komering ditawarkan melalui lelang reguler.

Tawaran pemerintah diharapkan bisa berakhir pada penandatanganan kontrak baru. Tercatat, saat ini terdapat 277 blok migas dengan 86 blok migas dalam tahap eksploitasi dan 137 blok dalam tahap eksplorasi dengan 43 di antaranya dalam proses pengembalian kepada pemerintah. Sisanya, blok migas nonkonvensional.

Kesempatan lelang ini pun semakin penting karena dari lelang tahun lalu belum ada kontrak kerja sama baru yang diteken. Atas alasan itulah, ujar Arcandra, pemerintah mengulik beberapa poin dalam beleid yang berusia sekitar tujuh bulan itu agar lebih ramah investasi.

Seperti diketahui, melalui Peraturan Menteri No.8/2017, pemerintah menerapkan kontrak bagi hasil kotor atau production sharing contract (PSC) gross split bagi kontrak baru. Pemerintah menawarkan bagi hasil secara kotor antara pemerintah dan kontraktor untuk pengembangan minyak sebesar 57:43 dan 52:48 untuk gas.

Berbeda dengan kontrak kerja sama yang berlaku saat ini, gross split menghilangkan faktor pengembalian biaya operasi sehingga bagi hasil yang diterima kontraktor telah menghitung biaya operasi hingga minyak dan gas dihasilkan.

Pemerintah pun menetapkan tambahan split bagi kontraktor yang disesuaikan dengan tantangan di lapangan seperti lokasi pengembangan, ketersediaan infrastruktur hingga faktor impurities atau kandungan zat pengotor seperti lumpur atau karbondioksida. Selain variabel, faktor tingkat harga minyak dan kumulatif produksi akan menjadi faktor dalam split progresif.

“Kita evaluasi, kita mendengarkan masukan dari KKKS (kontraktor kontrak kerja sama) karena kita bid round kita kan lagi kita offer ya sekarang,” ujarnya di Jakarta, Selasa (22/8).

Berdasarkan usulan pelaku usaha, terdapat beberapa jaminan perubahan dalam Permen Gross Split. Pertama, pihaknya telah melakukan kajian secara komprehensif masa proyek dari tahap eksplorasi hingga produksi sehingga pada tahap pengajuan rencana pengembangan lapangan (plan of development/PoD) tak hanya penyampaian PoD yang pertama yang mendapat insentif, melainkan PoD berikutnya.

“Untuk itu kita dengarkan, kita kasih insentif di PoD kedua,” katanya.

Kedua, berdasarkan analisis yang dilakukan, penting untuk menjamin nilai investasi yang dilihat dari saat ini atau net present value (NPV) paling tidak sama atau lebih dari kontrak yang berlaku saat ini. Ketiga, kontrak gross split dengan perbaikan ini nantinya akan menghasilkan rasio pengembalian investasi (internal rate of return/IRR) yang sama bahkan lebih besar dari kontrak eksisting.

Dari sisi variabel dan porsi bagi hasil, tutur Arcandra, juga diperbaiki. Pihaknya akan menambah variabel baru dalam variabel split juga menambah porsi split pada komponen progresif split yang sudah ada.

Dengan perubahan ini, dia berharap semakin banyak perusahaan yang akan mengakses dokumen lelang wilayah kerja.

“Kita introduce variable baru. Ada juga variabel eksisting, kita tambah dosisnya,” katanya.

Sebelumnya, sejak Permen

Source : bisnis.com