Apa dan Bagaimana Tata Kelola Dana Hasil Migas?

Senin 28 Nov 2016, 00:00 WIB – Advertorial – detikNews

8fab407f-7f50-4286-a3c4-393f22f6a3b1

Minyak dan gas bumi (migas) merupakan sumber daya mineral yang menjadi salah satu akselerator roda perekonomian nasional. Migas tak hanya menjadi energi dan bahan baku industri domestik saja, tetapi juga menjadi hasil penerimaan migas yang menjadi penopang pembangunan daerah, mendorong investasi, serta menciptakan lapangan kerja.

Migas menjadi salah satu sumber daya yang penting bagi penerimaan negara. Maka pengelolaannya juga harus dilakukan secara transparan. Lantas, apa dan bagaimana tata kelola dana hasil migas? Pertama, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) atas nama Pemerintah dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) menandatangani Kontrak Kerja Sama Bagi Hasil (Production Sharing Contract).

Lalu, SKK Migas dan Kontraktor KKS berkonsentrasi mengoptimalkan lifting pada masing-masing wilayah kerja. Kontraktor KKS melaksanakan kegiatan eksplorasi. Jika menemukan cadangan komersial, akan diteruskan dengan kegiatan eksploitasi atau produksi.

Pada saat mulai berproduksi, minyak dan gas bumi dibagi berdasarkan Kontrak Bagi Hasil Hulu Migas (Production Sharing Contract) antara Pemerintah dan Kontraktor KKS sesuai dengan persentase bagi hasil yang disepakati dalam kontrak. Bagian kontraktor dijual dan hasilnya masuk ke rekening kontraktor. Bagian negara dijual dan hasilnya langsung masuk ke rekening migas di Kementerian Keuangan.

541031e4-199d-489b-a1e8-656435e69077

Hasil bisnis migas bagian Negara langsung masuk ke rekening migas di Kementerian Keuangan. Jadi, tidak ada hasil penjualan migas bagian Negara yang mampir ke rekening SKK Migas. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bertugas membagi lifting migas bagian Negara per provinsi dan per kabupaten /kota menggunakan laporan lifting migas bagian Negara per Kontraktor KKS dari SKK Migas.

Setelah melewati proses review dan evaluasi, Kementerian ESDM akan mengeluarkan Keputusan Menteri ESDM tentang alokasi lifting migas bagian Negara per daerah penghasil migas. Proses lain berlangsung di Kementerian Keuangan yang akan melakukan verifikasi laporan lifting bagian negara yang diterima dari SKK Migas setiap bulan untuk memastikan bahwa uang yang diterima di rekening Kementerian Keuangan di Bank Indonesia sama besarnya dengan yang dilaporkan SKK Migas.

Jika laporan itu sudah mendapatkan verifikasi, maka Kementerian Keuangan akan melakukan perhitungan penerimaan negara bersih per Kontraktor KKS. Laporan penerimaan Negara bersih per Kontraktor KKS ini bersama dengan laporan lifting per daerah penghasil dari Kementerian ESDM kemudian diolah oleh Kementerian Keuangan sehingga diperoleh Dana Bagi Hasil dengan catatan setelah dipotong dengan PBB Migas, PPN, Reimbursement, DMO Fee, dan PRD.

Dana Bagi Hasil ini selanjutnya akan dialokasikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Penghasil, dan Pemerintah Daerah Non Penghasil Migas. Pengalokasian Dana Bagi Hasil Migas ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan. Dasar Pemerintah dalam membagi persentase dana bagi hasil migas adalah Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam UU No.33 Tahun 2004 Pasal 14 Butir E,F dan G, disimpulkan bahwa pembagian antara minyak dan gas bumi berbeda. Selain itu, ada ketentuan tentang Dana Bagi Hasil untuk Provinsi Otonomi Khusus seperti Aceh dan Papua. Hal ini diatur dalam PP. No.55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

Dapat disimpulkan bahwa SKK Migas dan Kontraktor KKS tidak memiliki kewenangan mengelola pembagian dana bagi hasil ke daerah. Selain itu, setiap instansi pemerintah yang terlibat dalam proses ini bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Source : detik.com